Bandarlampung, Jelajah.co – Sudah satu minggu sejak Redaksi Jelajah.co mengirimkan surat permohonan klarifikasi kepada Kantor Pertanahan Kota Bandarlampung, namun hingga hari ini, belum ada tanggapan yang diberikan. Sikap diam yang ditunjukkan Kepala BPN Bandarlampung, Albert Muntarie,S.T,.M.H semakin menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan pertanahan di Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) semestinya berpegang teguh pada hukum dan prinsip pelayanan publik yang transparan serta akuntabel. Namun, praktik yang terjadi di lapangan justru sebaliknya.
Permohonan klarifikasi diajukan melalui surat bernomor 03/JLJ/PKHJ/I/2025 yang dikirimkan kepada BPN Bandarlampung. Dalam surat tersebut, Redaksi Jelajah.co mempertanyakan keabsahan tiga bidang tanah yang terdaftar sebagai Hak Milik dan Hak Guna Bangunan berdasarkan data dalam Peta Interaktif https://bhumi.atrbpn.go.id/. Ketiga bidang tanah yang dipermasalahkan adalah:
Koordinat : 5.458928°S, 105.311713°E
Koordinat : 5.447192°S, 105.283793°E
Koordinat : 5.451869°S, 105.269300°E
Berdasarkan analisis peta, ketiga bidang tanah tersebut berada di wilayah perairan, yang secara hukum tidak diperkenankan untuk dimiliki secara pribadi.
Oleh karena itu, Redaksi Jelajah.co meminta klarifikasi dari BPN Bandarlampung terkait beberapa hal, di antaranya:
1. Kebenaran status Hak Milik atas bidang tanah tersebut.
2. Dasar hukum penerbitan sertifikat tanah untuk wilayah laut.
3. Warkah yang digunakan dalam proses penerbitan sertifikat.
4. Pengelolaan anggaran pengawasan, pengukuran, dan pemetaan kadastral.
5. Apakah Kanwil BPN Provinsi Lampung mengetahui penerbitan surat tanah tersebut.
Dugaan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas lautan oleh ATR/BPN Kota Bandarlampung menjadi bukti nyata lemahnya kepatuhan terhadap regulasi pertanahan yang berlaku.
Dalam aturan hukum, SHM hanya dapat diberikan atas bidang tanah yang berada di daratan, bukan perairan. Penerbitan sertifikat semacam ini berpotensi melanggar Pasal 236 dan 234 KUHP terkait pemalsuan dokumen dan akta otentik. Lebih dari itu, ada indikasi pelanggaran dalam pengelolaan anggaran negara yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
Setiap tahunnya, ATR/BPN Kota Bandarlampung mengelola anggaran yang tidak sedikit. Pada tahun 2025, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp12,1 miliar. Dana sebesar itu seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan, termasuk proses ukur tanah dan penetapan bidang yang sesuai dengan peraturan.
Namun, dengan munculnya kasus ini, ada dugaan kuat bahwa anggaran tersebut bocor melalui manipulasi data, pungutan liar (pungli), gratifikasi, hingga penyalahgunaan wewenang oleh oknum di dalam birokrasi ATR/BPN.
Kasus serupa pernah diungkap oleh Bareskrim Polri terkait praktik “pagar laut” di Kabupaten Tangerang. Jika penegakan hukum di negeri ini benar-benar dijalankan dengan adil, mestinya ATR/BPN Kota Bandarlampung juga tidak luput dari penyelidikan.
Pertanyaannya kini, apakah hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Apakah para birokrat yang berwenang akan tetap kebal dari jerat hukum?
Permohonan klarifikasi ini diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dilakukan guna memastikan keakuratan informasi serta menghindari kesalahan persepsi publik.
Sikap bungkam yang diambil oleh Kepala BPN Bandarlampung menimbulkan berbagai spekulasi. Mengingat anggaran besar yang diperuntukkan bagi BPN, sangat tidak mungkin terjadi kesalahan teknis (system error), kecuali disengaja. Apakah ini bentuk kelalaian atau ada kepentingan tertentu yang ingin ditutupi?
Jurnalisme bertugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Redaksi Jelajah.co akan terus menelusuri dugaan praktik serupa di wilayah lain. Jika ada temuan lebih lanjut tentang penerbitan sertifikat di atas laut oleh ATR/BPN di berbagai daerah, maka ini bukan lagi sekadar kasus individual, melainkan persoalan sistemik yang harus diusut tuntas. Jika dalam waktu dekat tidak ada klarifikasi dari BPN Bandarlampung, pertanyaan ini akan semakin menguat dan memicu dugaan adanya pelanggaran dalam penerbitan sertifikat tanah tersebut.
(Red)
