Lampung– Debat kandidat Gubernur Lampung 2024 yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Oktober diprediksi akan semakin panas. DPP AKAR Lampung memberikan masukan penting kepada panelis debat dari KPU Provinsi Lampung, agar para calon gubernur Jika terpilih diminta menjamin bahwa kebijakan yang akan mereka keluarkan benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan pada kepentingan segelintir pihak atau kepentingan Gubernur atau Pemerintahan semata.
Ketua DPP AKAR Lampung Indra Mustain, menekankan perlunya pertanyaan kritis yang harus disampaikan kepada kedua calon gubernur terkait komitmen kebijakan mereka. “Kebijakan yang diterbitkan nanti harus untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan Pribadi apalagi untuk Kepentingan Oligarki,” ujar Indra saat diwawancarai di Sekretariat DPP AKAR Lampung, Jumat (11/10/2024).
Indra menyoroti kebijakan Pemerintahan Provinsi Lampung sebelumnya, seperti dengan keluarnya Kebijakan Gubernur Lampung seperti pada Pergub 33 Tahun 2020 tentang tata cara panen tebu dengan cara dibakar, yang dianggap sangat merugikan kesehatan masyarakat, dan lebih condong gupentingan Oligarki, terlebih fakta buruknya Pergub tersebut dengan akhirnya dicabut setelah gugatan Masyarakat dikabulkan oleh Mahkamah Agung. “Ini adalah contoh nyata kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat dan telah menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan,” tegasnya.
Selain itu, ketua bidang advokasi dan investigasi AKAR Lampung Rian Bima Sakti, menyoroti kebijakan Gubernur yang tertuang pada Pergub Nomor 61 Tahun 2020 tentang pendidikan, kebijakan ini juga mendapat kritik tajam. Menurut Rian, kebijakan Gubernur dengan peraturan tersebut secara tidak langsung telah melegalkan pungutan liar di dunia Pendidikan, dengan dasar kebijakan tersebut sekolah-sekolah dalam hal ini sebagai lembaga Pendidikan menjadikan Pendidikan itu Mahal dan memberatkan orang tua siswa terlebih dengan Program dana Komite pendidikan yang berpijak juga pada Kebijakan Gubernur tersebut.
Calon gubernur harus memastikan kebijakan ke depan benar-benar memprioritaskan kepentingan masyarakat luas, bukan kelompok tertentu atau pihak-pihak berkepentingan,” tambahnya.
Dengan beberapa contoh kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat, DPP AKAR berharap debat mendatang akan diisi dengan diskusi yang mendalam dan fokus pada solusi kebijakan yang pro-rakyat. Akar Lampung berharap siapapun Calon Gubernur Lampung yang terpilih dapat belajar dari kebijakan Gubernur di Lima Tahun kebelakang yang jelas jelas tidak berpihak sama sekali kepada Rakyat. (Aby)
