JAKARTA, Jelajah.co – Kelompok massa yang mengatasnamakan Resolusi Mahasiswa Bogor menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (1/10/2026). Mereka menuntut lembaga antirasuah tersebut segera menangkap dan memeriksa Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi alias Jaro Ade, atas dugaan keterlibatannya dalam memuluskan pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
Aksi unjuk rasa ini sempat diwarnai ketegangan dan saling dorong antara aparat kepolisian dan kelompok mahasiswa. Massa aksi sempat mendesak untuk bertemu langsung dengan Juru Bicara KPK guna menyerahkan tuntutan mereka secara resmi, namun keinginan tersebut kandas karena pihak perwakilan KPK tak kunjung keluar menemui demonstran. Kendati demikian, situasi berhasil diredam dan massa tetap bertahan menyuarakan tuntutannya hingga aksi berakhir dengan lancar.
Ketua Resolusi Mahasiswa Bogor, Bakti, dalam orasinya menyatakan dengan keras bahwa penangkapan delapan orang tersangka oleh KPK baru merupakan pintu masuk. Ia menegaskan, KPK tidak boleh tebang pilih dan harus membongkar tuntas seluruh jejaring perkara ini, termasuk mendalami peran lingkaran elit pemerintahan daerah.
“Kami meminta KPK mengusut tuntas perkara ini. Salah satunya adalah segera menindaklanjuti pemeriksaan kepada Wakil Bupati Kabupaten Bogor atas dugaan keterlibatannya dalam memuluskan proyek Summarecon,” ujar Bakti di tengah riuhnya aksi massa, Kamis (1/10/2026).
Desakan mahasiswa ini mencuat setelah nama Ade Ruhandi alias Jaro Ade santer dikaitkan dengan informasi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) salah satu tersangka, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq. Jaro Ade diduga berperan dalam memfasilitasi pertemuan strategis antara pihak korporasi PT Summarecon Agung Tbk dengan pihak-pihak terkait.
Kasus mega korupsi ini sebelumnya meledak pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK pada 14 September 2026 lalu. Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan barang bukti uang dan aset fantastis senilai Rp106,3 miilar serta menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
Resolusi Mahasiswa Bogor menegaskan bahwa kasus HGB Summarecon ini bukan sekadar pelanggaran administratif biasa, melainkan kejahatan korporasi sistemik yang melibatkan pejabat publik. Mahasiswa berjanji akan terus mengawal kasus ini sampai KPK berani memeriksa Jaro Ade dan membersihkan birokrasi Kabupaten Bogor dari cengkeraman mafia tanah dan koruptor.
