JAKARTA, Jelajah.co — Sejumlah massa yang tergabung dalam Solidaritas Aktivis Anti Korupsi (SAKSI) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (19/12/2025). Mereka mendesak KPK segera membuka identitas oknum jaksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten yang diduga terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Aksi tersebut disebut sebagai bentuk tekanan moral agar KPK bersikap transparan, khususnya dalam penanganan perkara yang melibatkan aparat penegak hukum. Massa menilai OTT terhadap jaksa menjadi tamparan serius bagi upaya pemberantasan korupsi, terlebih terjadi tak lama setelah peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) pada 9 Desember 2025.
Koordinator aksi SAKSI, Yuliano, menilai hingga kini KPK belum memberikan penjelasan terbuka terkait konstruksi perkara maupun identitas pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.
> “KPK tidak boleh ragu. Identitas oknum jaksa Kejati Banten harus dibuka ke publik. Penegakan hukum harus transparan dan tidak boleh tebang pilih,” tegas Yuliano dalam orasinya.
Dalam aksi itu, massa membawa poster kritik serta simbol keranda mayat, yang dimaknai sebagai matinya keadilan dan independensi penegak hukum akibat dugaan intervensi dalam penanganan perkara.
SAKSI menyebut OTT dilakukan di wilayah Tangerang, Banten, dengan jumlah pihak yang diamankan sebanyak sembilan orang dari berbagai latar belakang. Salah satunya diduga merupakan oknum jaksa Kejati Banten. KPK juga dikabarkan mengamankan uang tunai sekitar Rp900 juta yang diduga berkaitan dengan praktik suap dan pemerasan dalam pengurusan Tenaga Kerja Asing (TKA).
Yuliano turut mengkritisi langkah penyerahan oknum jaksa tersebut ke Kejaksaan Agung. Menurutnya, hal itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai independensi KPK.
> “OTT dilakukan oleh KPK dan barang bukti juga diamankan KPK. Jika kemudian penanganannya dialihkan, publik berhak mendapatkan penjelasan yang utuh dan transparan,” ujarnya.
Selain kasus di Banten, massa juga menyinggung OTT KPK di Kalimantan Selatan pada 18 Desember 2025 yang menjerat Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dan Kepala Seksi Intelijen atas dugaan pemerasan. Rentetan kasus tersebut dinilai menjadi peringatan serius bagi reformasi internal institusi kejaksaan.
SAKSI juga menyoroti dugaan pemerasan terhadap warga negara asing asal Korea Selatan, yang dinilai dapat merusak citra Indonesia serta berdampak pada iklim investasi dan demokrasi.
Aksi demonstrasi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. SAKSI menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut dan berencana menggelar aksi lanjutan jika KPK dinilai tidak transparan dalam penanganan OTT dimaksud. (Red)
