Pesawaran – DPP GASAK melayangkan surat Dengan NOMOR 109/B/KLF-AKSI-LAPORAN/DPPGASAK/B.LAMPUNG/VII/2024,
Ketua umum Dewan Pimpinan pusat gerakan solidaritas analisis kebijakan (DPP GASAK), Rahman Aulia mendesak APH KAJARI Kabupaten Pesawaran, KEJATI LAMPUNG, BPK-RI Perwakilan Lampung, dan Polda Lampung segera ambil langkah hukum, bentuk team audit investigasi, terkait sistem pengelolaan/penggunaan anggaran, perencanaan,pemaketan sampai realisasi kegiatan belanja makan minum yang menghabis anggaran (+) Rp. 2.537.485.000.
DPG GASAK menilai anggaran tersebut sengaja dipecah jadi 19 item paket di Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran tahun 2023. Juga Rp. 659.635.000 yang dipruntukan Belanja Pakaian Dinas DPRD Kabupaten Pesawaran Ta 2023, Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak. 3 paket dengan masing dikerjkan oleh Cv. Berkah Alam, Cv Pesona Abi Jaya 2 paket.
“Cukup fantastis anggaran ratusan juta bahkan milyaran rupiah dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran tahun 2023 diduga syarat indikasi KKN, sejak awal perencanaan ,pemaketan yang diduga sengaja di pecah2 menjadi sejumlah item paket, pemilihan penyedia, sampai pada realisasi kegiatan diduga mengandung banyak unsur kejanggalan, diduga bertentangan dan melanggar sejumlah aturan terkait prosedur pengadaan barang dan jasa”, ujar Rahman. senin (8/7/2024)
pihaknya juga menilai paket kegiatan dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran tahun 2023 itu diduga terkondisi secara TSM, dan diduga terjadinya monopoli yang layak dipriksa oleh APH, DPP gasak dalam waktu dekat segera melakukan aksi dan laporan terkait atas dugaan kelebihan pembayaran, dan mark-up sejumlah item kegiatan dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran. (*)
