TANGGAMUS, Jelajah.co — Front Aksi Anti Gratifikasi (FAGAS) Lampung menyoroti pola belanja barang dan jasa RSUD Batin Mangunang Kabupaten Tanggamus sepanjang 2025-2026. Dari penelusuran data yang mereka klaim lakukan, nilai belanja yang menjadi sorotan mencapai sekitar Rp15 miliar.
Ketua FAGAS Lampung Fadli Khoms menyebut terdapat sejumlah pola yang dinilai perlu dijelaskan secara terbuka, mulai dari konsentrasi pekerjaan pada penyedia tertentu, paket dengan nilai kontrak yang mendekati angka bulat, hingga penggunaan nama paket yang dinilai terlalu umum.
Berdasarkan data yang disampaikan FAGAS, belanja yang mereka petakan pada 2025 mencapai sekitar Rp8,39 miliar dalam 119 paket dengan 40 penyedia. Sementara pada 2026, nilainya sekitar Rp6,63 miliar dalam 55 paket dengan 26 penyedia.
Fadli menyoroti keberadaan 14 penyedia yang disebut kembali mendapatkan pekerjaan pada dua tahun anggaran tersebut. Menurut dia, nilai pekerjaan sejumlah penyedia tersebut meningkat pada 2026, meski total belanja yang dipetakan FAGAS justru menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
Salah satu yang disorot adalah jasa outsourcing. FAGAS menyebut satu perusahaan berinisial GHP memperoleh pekerjaan sekitar Rp1,29 miliar pada 2025 dan meningkat menjadi sekitar Rp2,09 miliar pada 2026.
Pada 2026, paket tersebut disebut terdiri atas jasa kebersihan senilai sekitar Rp1,399 miliar dan jasa keamanan sekitar Rp699,98 juta. FAGAS mempertanyakan dasar pemisahan pekerjaan tersebut sekaligus meminta penjelasan mengenai jumlah tenaga kerja, besaran upah, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta dasar penetapan nilai kontraknya.
“Yang kami pertanyakan bukan sekadar nilai kontraknya, tetapi bagaimana proses penentuan kebutuhan, penyedia dan nilai pekerjaan itu dilakukan,” kata Fadli.
FAGAS juga menyoroti sejumlah paket lain yang menurut mereka memiliki nilai sangat mendekati batas angka tertentu. Di antaranya pemeliharaan alat kesehatan yang disebut bernilai Rp599.999.999 serta pengadaan alat kesehatan umum lainnya sekitar Rp806.000.001.
Namun, nilai paket yang mendekati angka bulat tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran. Untuk memastikan ada atau tidaknya persoalan dalam proses pengadaan, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen perencanaan, metode pemilihan penyedia, kontrak, pelaksanaan pekerjaan hingga pembayaran.
Sorotan lain diarahkan pada paket dengan nomenklatur yang dianggap terlalu umum. FAGAS menyebut terdapat 24 paket selama dua tahun dengan total sekitar Rp2,52 miliar yang hanya menggunakan nomenklatur “Belanja Barang dan Jasa BLUD”.
Pada 2026, FAGAS juga menyebut terdapat 10 paket obat dengan nilai total sekitar Rp398 juta yang menurut mereka tidak memberikan informasi rinci mengenai jenis obat, jumlah dan harga satuan dalam data yang mereka telaah.
Untuk belanja obat 2025, FAGAS menyebut terdapat 102 paket yang melibatkan 28 produsen atau distributor. Sebanyak 46 paket di antaranya disebut bernilai di bawah Rp1 juta.
Fadli menilai pola tersebut perlu diperiksa untuk memastikan pengadaan benar-benar didasarkan pada kebutuhan pelayanan rumah sakit serta dilaksanakan sesuai prinsip efisiensi, transparansi dan persaingan yang sehat.
Selain itu, FAGAS menyoroti belanja pengelolaan limbah UEP yang menurut data mereka meningkat dari sekitar Rp72,1 juta pada 2025 menjadi Rp118,3 juta pada 2026. Belanja konsumsi rapat ABaC senilai sekitar Rp85,47 juta dalam satu paket juga masuk dalam daftar yang mereka pertanyakan.
FAGAS menyatakan temuan tersebut menjadi alasan mereka meminta adanya pemeriksaan lebih mendalam terhadap pola pengadaan di RSUD Batin Mangunang, terutama untuk melihat hubungan antara perencanaan anggaran, pemilihan penyedia dan realisasi pekerjaan.
Secara terpisah, RSUD Batin Mangunang memang sebelumnya menjadi perhatian terkait tata kelola BLUD. Pemberitaan mengenai hasil audit Inspektorat Tanggamus pada 2026 menyebut adanya sejumlah kelemahan dalam pengendalian internal, transparansi dan tata kelola yang dinilai membuka peluang terjadinya fraud. Namun, temuan audit tersebut tidak serta-merta membuktikan tudingan FAGAS terhadap paket-paket pengadaan yang kini disorot.
Untuk pembangunan Instalasi Pemulasaran Jenazah, misalnya, data pengadaan yang tersedia menunjukkan paket pekerjaan konstruksi tersebut memiliki pagu Rp746,94 juta dan HPS Rp746,936 juta, dengan sumber dana APBD 2026 serta metode tender. Angka tersebut berbeda dengan nilai sekitar Rp724,6 juta yang disebut dalam materi FAGAS sehingga perlu diklarifikasi apakah perbedaan tersebut berkaitan dengan pagu, HPS atau nilai kontrak.
RSUD Batin Mangunang sendiri merupakan rumah sakit daerah milik Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang berlokasi di Kota Agung. Situs resmi rumah sakit mencantumkan dr. Theresia Hutabarat sebagai direktur.
FAGAS meminta pihak terkait membuka data pengadaan secara lebih transparan dan menjelaskan dasar penetapan setiap paket yang menjadi sorotan. Hingga tudingan tersebut diverifikasi melalui dokumen resmi dan pemeriksaan berwenang, klaim mengenai adanya “penyedia binaan” maupun dugaan penyimpangan tetap merupakan tudingan dari FAGAS dan belum dapat diposisikan sebagai temuan hukum. (Red)
