Jakarta – Forum Muda Lampung (FML) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau ulang posisi Yandri Susanto sebagai Menteri Desa dan Daerah Tertinggal. Desakan ini muncul setelah beredar kabar bahwa Yandri menggunakan kop surat resmi Kementerian Desa untuk menyebarkan undangan kegiatan haul, Hari Santri, dan tasyakuran di Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Ma’mun.
Sekretaris FML, M Iqbal Farochi, menyebut tindakan tersebut sebagai penyalahgunaan wewenang yang tidak sejalan dengan visi Presiden Prabowo. “Baru dilantik, Menteri Desa sudah menunjukkan tindakan yang tidak mencerminkan etika pemerintahan. Ini bisa berdampak pada visi Presiden yang ingin membangun desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” ujarnya.
Penyalahgunaan Wewenang
Menurut Iqbal, penggunaan kop surat kementerian untuk acara pribadi adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Kegiatan itu merupakan peringatan haul ibu Yandri yang kedua sekaligus syukuran di pondok pesantren, yang dikaitkan dengan pencalonan istrinya sebagai Bupati Serang.
“Ini merugikan negara karena fasilitas resmi digunakan untuk kepentingan politik keluarga. Kepentingan pribadi ditempatkan di atas tugas negara,” tambahnya.
Sinkronisasi dengan Visi Presiden
FML meminta agar Presiden lebih selektif dalam memastikan seluruh menteri menjunjung visi pemerintah untuk lima tahun ke depan. Hal ini dianggap penting untuk pemerataan pembangunan di desa-desa yang menjadi prioritas.
“Semua menteri harus selaras dengan tujuan Presiden, agar program prioritas berjalan maksimal. Kalau dari awal sudah tidak konsisten, bagaimana bisa membangun kepercayaan masyarakat?” jelas Iqbal.
Iqbal berharap Presiden mengambil langkah tegas agar pejabat yang dipilih fokus pada kepentingan bangsa. Desakan ini mencuat seiring meningkatnya perhatian publik terhadap komitmen pemerintah dalam menegakkan etika kepemimpinan dan transparansi. (*)
