Bekasi, Jelajah.co – Komisi I DPRD Kota Bekasi resmi memanggil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk meminta klarifikasi atas polemik pengangkatan Camat Medan Satria yang diduga pernah terlibat kasus narkoba pada 2013. Pemanggilan ini menjadi bentuk pengawasan legislatif terhadap proses rotasi, mutasi, dan pengangkatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
“Ya, tadi kita memanggil BKPSDM terkait polemik yang ada di Medan Satria. Ini bagian dari proses pengawasan terhadap rotasi dan mutasi, mudah-mudahan ke depan tidak terulang lagi,” ujar Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bekasi, Alimudin. (03/12/2025)
Komisi I juga merekomendasikan agar seluruh pejabat di Kota Bekasi menjalani pemeriksaan rekam jejak terkait narkoba dan judi online. Menurut Alimudin, langkah ini diperlukan agar pemerintah tidak menampilkan contoh buruk bagi masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat menganggap hal seperti ini lumrah, karena pejabatnya juga seperti itu,” tambahnya.
Anggota Komisi I dari Fraksi PPP, Nawal Husni, menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan BKPSDM, kasus yang menyeret nama Camat Medan Satria adalah persoalan lama yang sudah terjadi lebih dari sepuluh tahun lalu.
“Dari keterangan BKPSDM, ini sudah 10 tahun lebih dan (calon camat) punya kinerja yang baik. Maka tidak bisa direvisi (pengangkatannya), karena persyaratannya 6 bulan setelah dilantik baru boleh direvisi,” jelas Nawal.
Nawal menambahkan bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan menerapkan penilaian 360 review pada 2026, namun evaluasi rekam jejak hanya mencakup lima tahun terakhir sehingga kasus lama tidak termasuk dalam peninjauan.
Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bekasi lainnya, Rizki Topananda, menegaskan pemanggilan BKPSDM merupakan upaya transparansi sekaligus respons terhadap aspirasi masyarakat.
“Ini bagian dari proses transparansi, tujuannya agar hal-hal tersebut tidak terjadi berulang lagi,” ujarnya.
Rizki berharap DPRD, khususnya Komisi I, dapat dilibatkan lebih jauh dalam proses mutasi dan rotasi pejabat di Kota Bekasi agar pemeriksaan rekam jejak dapat dilakukan secara lebih menyeluruh. (Red)
