KOTA BEKASI, Jelajah.co — Rotasi tujuh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi kembali memantik perdebatan publik. Salah satu nama yang disorot adalah Iis Wisnyuwati, S.Sos., CRA., CRP., CGCAE., QGIA, yang sebelumnya menjabat Kepala Inspektorat Kota Bekasi (Itko) sebelum dipindahkan menjadi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
Mutasi tersebut menuai tafsir beragam, terutama karena posisi inspektorat berada di garis depan pengawasan dan penindakan kedisiplinan aparatur serta tindak lanjut laporan masyarakat.
Iis Bantah Ada Motif Politis
Menanggapi perpindahan dirinya, Iis Wisnyuwati menegaskan mutasi merupakan hal wajar dalam reformasi birokrasi.
“Mutasi dan rotasi adalah hal yang wajar, khususnya pada pejabat eselon. Jadi tak ada istilah dibuang halus atau dipindah karena alasan tertentu,” ujar Iis dalam keterangan resminya.
Namun, publik mengaitkan rotasi ini dengan peran Inspektorat yang sempat menangani sejumlah laporan dugaan penyimpangan anggaran, termasuk terkait Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi tahun anggaran 2023.
Pada 7 Mei 2024, Iis menyebut pemeriksaan dan klarifikasi terkait penggunaan anggaran Dispora masih berlangsung. Pernyataan itu kini kembali menjadi sorotan setelah perpindahan tugasnya.
Abah Zakaria: Bukan Soal Iis Saja
Ketua LSM GMBI Distrik Kota Bekasi, Abah Zakaria, menegaskan bahwa polemik ini tidak boleh dipersonalisasi hanya pada sosok Iis.
“Fokus kami bukan hanya pada Inko (Inspektorat). Tapi kasus pemutasiannya bisa menjadi contoh buruk jika reformasi birokrasi dicampur dengan kepentingan politik,” ujarnya.
Menurutnya, mutasi merupakan hak penuh kepala daerah, namun publik berhak menilai arah kebijakan tersebut.
“Persoalan besar bukan siapa yang dimutasi, tapi siapa yang diuntungkan setelah mutasi itu dilakukan,” tegasnya.
Mutasi dan Tafsir Politik
Mutasi pejabat menjelang akhir masa jabatan Walikota Bekasi Tri Adhianto disebut oleh sejumlah aktivis sebagai “mutasi siluman” — administratif terlihat wajar, namun dinilai memiliki implikasi politis.
Iis dikenal sebagai sosok yang responsif terhadap media dan aktif menindaklanjuti laporan publik, termasuk kasus pengadaan alat olahraga dan proyek ambulans jenazah yang sempat menjadi sorotan.
Langkah-langkah proaktif itu, menurut pengamat kebijakan publik, kadang justru menempatkan pejabat pada posisi rawan jika bersinggungan dengan kepentingan politik.
Pertanyaan Publik
Meski tidak ada pelanggaran administratif dalam mutasi, langkah ini tetap menyisakan pertanyaan publik:
Apakah rotasi pejabat benar-benar murni reformasi birokrasi, atau justru langkah pengamanan politik menjelang transisi pemerintahan?
Selama hal tersebut belum dijawab secara jelas, publik Bekasi khususnya para pemerhati antikorupsi tampaknya akan terus mengawal dinamika ini.
