Jakarta, Jelajah.co – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Acara yang diinisiasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta ini berlangsung di Ruang Pola Benyamin Sueb, Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (25/02/25).
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengatakan forum ini menjadi wadah sinergi dan pertukaran gagasan demi meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan ibu kota.
“Sebagaimana arahan Presiden, seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus memperkuat komitmen serta sinergi dalam mendukung percepatan Indonesia Emas 2045. Selain itu, juga perlu menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan inovatif, terutama dalam pengendalian inflasi,” ujarnya didampingi Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali dan Kepala Bappeda Atika Nur Rahmania.
Penyusunan arah kebijakan Jakarta tahun 2026 mengacu pada delapan Prioritas Nasional dan 17 Program Prioritas Nasional. Selain itu, juga diterapkan delapan Program Hasil Terbaik Cepat guna memastikan keselarasan program antara pemerintah pusat dan daerah.
“Capaian indikator pembangunan Jakarta pada 2024 menunjukkan kinerja positif. Pertumbuhan ekonomi mencapai 4,90 persen, inflasi berhasil dikendalikan di angka 1,48 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 84,15,” katanya.
Selain itu, proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), tingkat kemiskinan, serta rasio gini menunjukkan tren penurunan. Pemprov DKI menargetkan perbaikan lebih lanjut pada 2026 melalui penguatan program ketenagakerjaan, optimalisasi bantuan sosial, serta strategi peningkatan pendapatan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.
“Dengan mempertimbangkan capaian positif ini, pengembangan wilayah menjadi kunci dalam meningkatkan ekonomi serta mengurangi kesenjangan antarwilayah. Ini bagian dari langkah menuju visi Jakarta 2045: ‘Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang’,” jelasnya.
Perencanaan pembangunan Jakarta 2025-2029 difokuskan pada perbaikan layanan sosial, lingkungan dasar, serta penguatan ekonomi. Hal ini mengacu pada visi jangka panjang 2025-2045, yakni Jakarta Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan.
Dalam RKPD 2026, Pemprov DKI telah merumuskan enam isu strategis: peningkatan kualitas modal manusia, perekonomian produktif dan kompetitif, infrastruktur kota yang memadai, ekosistem berketahanan iklim, pemerintahan yang dinamis, serta pemerataan pembangunan.
“Kami berkomitmen menjawab tantangan tersebut dengan enam prioritas pembangunan, termasuk peningkatan daya saing SDM, penguatan ekonomi berbasis nilai tambah, optimalisasi infrastruktur, pembangunan rendah karbon, reformasi tata kelola pemerintahan, serta pengembangan kawasan pesisir dan kepulauan,” imbuhnya.
Pemprov DKI menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2026 harus selaras dengan perencanaan pembangunan nasional agar terwujud kesinambungan antara pusat dan daerah. (kahfi)
