PALANGKA RAYA, Jelajah.co — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mendorong penguatan keamanan digital di tingkat kabupaten dan kota melalui pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS/CSIRT). Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi ancaman dan insiden keamanan siber seiring berkembangnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik), Pemprov Kalteng memfasilitasi asistensi pembentukan dan registrasi CSIRT bagi seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Kalteng.
Kegiatan tersebut berlangsung secara hibrida di Ruang GSP Lantai 2 Kantor Diskominfosantik Kalteng, Palangka Raya, Senin (9/11/2026), dan dijadwalkan berlangsung selama dua hari, 9–10 November 2026.
Kepala Diskominfosantik Provinsi Kalteng, Adiah Chandra Sari, mengatakan pembentukan CSIRT di tingkat kabupaten dan kota merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan siber daerah.
“Sesuai dengan Peraturan BSSN Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber, penanganan insiden siber menuntut kesiapsiagaan yang terstruktur dan terkoordinasi,” ujar Adiah, Senin (9/11/2026).
Ia menegaskan, keberadaan CSIRT tidak sekadar untuk memenuhi persyaratan administratif. Lebih dari itu, tim tersebut harus mampu menjadi garda terdepan dalam melindungi data publik, sistem elektronik, serta infrastruktur informasi milik pemerintah daerah dari berbagai ancaman siber.
Melalui pendampingan tersebut, Pemprov Kalteng berupaya memastikan pemerintah kabupaten dan kota memiliki kesiapan kelembagaan dalam mendeteksi, menangani, serta merespons insiden keamanan siber secara terkoordinasi.
Pemprov Kalteng juga berkomitmen memperkuat sinergi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta seluruh pemerintah kabupaten dan kota guna membangun ekosistem keamanan digital yang tangguh dan terpercaya. (Rahmi)
