Oleh: (Cut Habibi – Sekretaris DPD AWPI Provinsi Lampung)
Tragedi kecelakaan maut pada Senin malam, 27 April 2026 di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat antara KA jarak jauh Argo Bromo Anggrek – KRL Commuter Line rute Cikarang masih menyisakan luka dan trauma yang mendalam, namun respon yang terkesan aneh justru muncul dari pejabat kementerian di negeri ini.
Sebut aja Usulan dari Menteri PPPA, Arifah Fauzi agar gerbong perempuan dipindahkan ke tengah rangkaian kereta, karena pada kejadian naas tersebut titik tabrakan terjadi di gerbong belakang dimana terdapat gerbong khusus perempuan.
Ide dasar sehingga muncul usulan nyeleneh begini menuai banyak kritik tajam dari berbagai pihak, dan itu menunjukkan inkompetensi seseorang untuk bicara ke publik, usulannya bukan solusi, namun malah terkesan ingin menambah perang baru dalam “Gender”
Perlu diketahui, keselamatan publik tidak runtuh dalam satu detik. Ia runtuh perlahan melalui celah-celah kecil yang dibiarkan, prosedur yang dilonggarkan, dan sistem yang tak pernah benar-benar diaudit sampai ke akarnya. Lalu ketika tragedi terjadi, solusi datang tergesa. Bukan membongkar sistem. Bukan membuka data, melainkan memindahkan gerbong, Miris Memang.
Di banyak kecelakaan, bagian tengah memang relatif lebih aman dibanding ujung depan atau belakang. Namun justru karena kesederhanaannya, kebijakan ini layak dipertanyakan. Sebab ia berangkat dari dampak bukan dari sebab.
Mari kembali ke titik awal: kecelakaan itu sendiri. Dalam dunia perkeretaapian, hampir tidak ada kecelakaan besar yang disebabkan oleh satu faktor tunggal. Yang terjadi adalah rangkaian kegagalan “chain of failure” di mana satu sistem yang seharusnya menjadi pengaman, tidak bekerja sebagaimana mestinya.
Di titik ini, ada pertanyaan-pertanyaan krusial yang seharusnya menjadi fokus:
Apakah sistem persinyalan bekerja normal?
Apakah mekanisme pengendalian jarak antar kereta berjalan optimal?
Apakah ada sistem pengaman otomatis seperti automatic train protection yang aktif?
Apakah komunikasi antar petugas berlangsung tanpa jeda dan tanpa miskomunikasi?
Dan yang paling mendasar:
mengapa dua kereta bisa berada dalam satu jalur konflik tanpa pencegahan?
Jika satu saja dari lapisan itu berfungsi dengan baik, tragedi seharusnya bisa dihindari.
Namun ruang publik tidak dipenuhi oleh jawaban-jawaban itu. Tidak ada transparansi awal mengenai evaluasi teknis sistem keselamatan, kemungkinan human error atau kegagalan berlapis dalam mekanisme pengamanan, yang muncul justru narasi yang lebih sederhana dan nyeleneh yaitu posisi gerbong.
Di sinilah arah diskusi mulai bergeser.
Gerbong perempuan yang berada di belakang memang menjadi titik paling terdampak dalam kejadian tersebut. Namun menjadikannya sebagai dasar kebijakan tanpa membedah sistem secara menyeluruh adalah lompatan logika yang berbahaya.
Karena itu berarti kita sedang menggeser fokus dari memperbaiki penyebab, menjadi mengatur ulang akibat. Jika pendekatan berbasis risiko benar-benar digunakan, maka publik berhak mengetahui:
bagaimana peta kerentanan seluruh rangkaian kereta?
bagaimana simulasi dampak tabrakan dari berbagai arah?
serta bagaimana efektivitas sistem keselamatan aktif dan pasif yang ada saat ini?.
Tanpa itu, memindahkan gerbong hanya menjadi tindakan parsial bahkan bisa dikatakan simbolik. Dalam praktik global, keselamatan kereta tidak pernah ditentukan oleh siapa duduk di mana. Ia ditentukan oleh sistem yang bekerja tanpa kompromi:
sistem kontrol otomatis yang mampu menghentikan kereta saat terjadi potensi tabrakan, integritas sinyal yang tidak memberi ruang pada kesalahan, serta disiplin operasional yang diawasi secara ketat dan berlapis.
Ketika sistem itu kuat, posisi gerbong menjadi tidak relevan. Namun ketika sistem itu lemah, tidak ada posisi yang benar-benar aman.
Di titik ini, narasi perlindungan mulai terasa problematis. Karena tanpa disadari, ia membawa asumsi yang mengkhawatirkan:
bahwa risiko tidak perlu dihilangkan, cukup dipindahkan.
Hari ini perempuan diposisikan ulang demi alasan keamanan. Besok, jika pola kecelakaan berbeda, bukan tidak mungkin kelompok lain yang akan menjadi objek penyesuaian.
Keselamatan pun berubah menjadi variabel yang bisa dinegosiasikan. Kita tentu tidak menolak niat baik. Namun kebijakan publik tidak boleh berhenti pada apa yang terlihat cepat dan simpatik. Ia harus berdiri di atas data, transparansi, dan keberanian untuk mengakui kelemahan sistem.
Sebab tanpa itu, setiap kebijakan hanya akan menjadi lapisan tipis yang menutup masalah lama. Tragedi ini seharusnya menjadi titik balik. Bukan untuk memindahkan posisi gerbong, tetapi untuk membongkar cara kita memandang keselamatan itu sendiri.
Apakah ia sekadar respons setelah kejadian? Atau benar-benar menjadi prioritas yang dibangun sejak sebelum risiko muncul? Karena jika yang berubah hanya susunan rangkaian, sementara sistemnya tetap sama, maka kita tidak sedang mencegah tragedi berikutnya.
Kita hanya sedang menunggu, di rel yang sama, dengan mekanisme yang sama dan, sangat mungkin, dengan korban yang berbeda. (Red)
