Jakarta, Jelajah.co – Hujan deras mengguyur halaman Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta, Rabu (4/12/2025). Langit seperti menjatuhkan seluruh bebannya. Spanduk aksi basah menempel di tangan para peserta, angin menyeretnya ke segala arah, namun massa Triga tetap berdiri. Tidak ada yang mundur. Di tengah gemuruh itu, suara seorang orator membelah udara, menekan Komisi Pemberantasan Korupsi agar menuntaskan sejumlah kasus besar yang dianggap mandek.
Di atas mobil komando, Rian Bima Sakti berdiri tegak.
“Ini bukan sekadar aksi,” serunya. “Ini pengawalan fakta hukum yang bertahun-tahun dibiarkan menggantung.”
Triga, gabungan DPP Akar, Pematank, dan Kramat datang membawa tiga isu utama: dugaan pelanggaran PT Sugar Group Companies (SGC) atas tanah Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pertahanan, dugaan penyimpangan dana CSR Bank Indonesia, serta indikasi korupsi dalam paket pembangunan 32 rumah sakit daerah tahun 2025.
Rian menegaskan bahwa dugaan pelanggaran SGC bukan asumsi.
“Ini laporan resmi. Negara telah dirugikan,” ujarnya.
Menurut Triga, perpanjangan HGU sejumlah anak perusahaan PT SGC oleh Menteri ATR/BPN era Sofyan Djalil diduga cacat hukum dan maladministratif. Dokumen hasil pemeriksaan PDTT BPK RI tahun 2015 menunjukkan adanya penguasaan aset BMN Kemenhan seluas lebih dari 124.000 hektare yang kemudian diterbitkan sertifikat HGU kepada perusahaan perkebunan seluas 86.282 hektare. BPK merekomendasikan penyelamatan aset, namun pemerintah justru memperpanjang HGU tersebut pada 2017 dan 2019.
Temuan BPK RI pada pemeriksaan PDTT 2022 juga menyebutkan negara dirugikan lebih dari Rp400 miliar akibat tidak terserapnya PNBP dan berpotensi kehilangan aset mencapai Rp9 triliun.
Ketua DPP Akar, Indra Musta’in, turut menyoroti dugaan penyimpangan dana CSR Bank Indonesia periode 2019–2024. Ia menyebut nama sejumlah politisi asal Lampung, Ella Siti Nuryamah, Ahmad Junaidi Auli, dan Marwan Cik Hasan yang menurut mereka seharusnya sudah diperiksa secara terbuka oleh lembaga antirasuah.
“Hilangnya uang negara karena dana CSR yang dipakai untuk kepentingan pribadi dan kelompok terang-terangan menabrak peraturan perundang-undangan,” jelas Indra.
Indra menegaskan pihaknya telah berulang kali menggelar aksi karena hingga kini perkembangan penanganan kasus tersebut belum menunjukkan kemajuan berarti.
“KPK harus berani menyentuh semuanya, termasuk mereka yang masih menjabat,” ujarnya.
Aksi ini juga menyoroti paket pembangunan 32 rumah sakit di seluruh Indonesia tahun anggaran 2025. Salah satu proyek di Kolaka, Sulawesi Tenggara, sebelumnya terjaring OTT KPK. Massa mencurigai pola serupa terjadi di 31 rumah sakit lainnya, termasuk empat proyek di Sumatera, dua di Sumatera Selatan, satu di Bengkulu, dan satu di Lampung.
Dalam orasinya, Triga mendesak KPK memanggil dan memeriksa Menteri Kesehatan serta melakukan audit investigatif terhadap seluruh proyek tersebut. Mereka menilai kuat adanya intervensi pemerintah daerah dalam pelaksanaannya sehingga membuka celah korupsi.
Sekjen DPP Akar, Sapriansyah, memegang toa yang basah. Wajahnya merah diterpa dingin, namun suaranya tetap stabil.
“Ini adalah extra ordinary crime dengan dampak kerusakan yang sangat besar. Korupsi bukan hanya soal uang yang dicuri, tapi tentang hilangnya hak-hak rakyat,” katanya.
Pernyataannya disambut pekikan massa yang semakin lantang meski hujan semakin kencang.
Ketua Pematank, Suadi Romli, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan pengingat bahwa KPK pernah menjadi institusi paling dipercaya publik.
“Mereka tidak ingin lembaga ini kehilangan taring,” ujarnya.
“Jangan sampai di era Presiden Prabowo, yang tegas memerangi korupsi, KPK justru menjadi lemah.”
Ketua Kramat, Sudirman Dewa, menambahkan bahwa aksi ini tidak bertujuan membuat kegaduhan.
“Kami datang dari Lampung membawa temuan, membawa laporan, dan menuntut penegakan hukum,” kata Sudir.
“Laporan terkait CSR BI maupun kasus SGC harus ditangani serius oleh KPK.”
Aksi berlangsung hampir dua jam di bawah hujan yang tak kunjung reda. Angin kencang menampar barisan massa, namun mereka tetap berdiri. Mahasiswa, pemuda, hingga aktivis senior kompak bertahan.
Ketika orator terakhir menurunkan toa, suara massa menggelegar serempak.
“KPK harus berani!” (Red)
