• Redaksi
  • Tentang Kami
  • Kebijakan Hak Cipta
  • Privacy Policy
Minggu, 22 November 2026
Kirimi Artikel Yukk  
www.jelajah.co
No Result
View All Result
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Nusantara
    • Aceh
    • Babel
    • Bali
    • Banten
    • Bengkulu
    • Gorontalo
    • Jabar
    • Jakarta
    • Jambi
    • Jateng
    • Jatim
    • Kalbar
    • Kalsel
    • Kaltara
    • Kalteng
    • Kaltim
    • Kepri
    • Lampung
    • Maluku
    • Malut
    • NTB
    • NTT
    • Papua
    • Riau
    • Sulbar
    • Sulsel
    • Sulteng
    • Sultra
    • Sulut
    • Sumbar
    • Sumsel
    • Sumut
    • Yogyakarta
  • Sudut Pandang
  • E-Paper
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Nusantara
    • Aceh
    • Babel
    • Bali
    • Banten
    • Bengkulu
    • Gorontalo
    • Jabar
    • Jakarta
    • Jambi
    • Jateng
    • Jatim
    • Kalbar
    • Kalsel
    • Kaltara
    • Kalteng
    • Kaltim
    • Kepri
    • Lampung
    • Maluku
    • Malut
    • NTB
    • NTT
    • Papua
    • Riau
    • Sulbar
    • Sulsel
    • Sulteng
    • Sultra
    • Sulut
    • Sumbar
    • Sumsel
    • Sumut
    • Yogyakarta
  • Sudut Pandang
  • E-Paper
No Result
View All Result
Jelajah.co
No Result
View All Result
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Nusantara
  • Sudut Pandang
  • E-Paper
Home Nusantara Jakarta

Triga Lampung Desak Presiden Copot Menteri ATR/BPN dan Ukur Ulang HGU PT SGC

Redaksi by Redaksi
27 Agustus 2025
in Jakarta, Lampung, Pemerintahan
A A
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta, Jelajah.co – Ratusan aktivis asal Lampung yang tergabung dalam Triga Lampung kembali turun ke jalan dan mengepung Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI serta Istana Negara, Rabu (27/8/2025).

Massa aksi menyerukan tuntutan tegas: copot Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan segera lakukan pengukuran ulang seluruh Hak Guna Usaha (HGU) PT Sugar Group Companies (SGC), PT ILP, PT SIL, dan PT GPM.

Ketua DPP Akar Lampung, Indra Musta’in, menegaskan Kementerian ATR/BPN hingga kini tidak menunjukkan langkah nyata untuk menuntaskan persoalan agraria yang telah berlarut.

BACA JUGA

Tata Kelola Apartemen Delta Cakung Dipertanyakan, Legalitas Pengurus hingga Keselamatan Gedung Disorot

22 November 2026
Oplus_131072

HKSL Lampung Kukuhkan Pengurus Baru, Adat Semende Jadi Fokus Pelestarian Budaya

21 November 2026

“Hingga hari ini, Kementerian ATR/BPN tidak melangkah dan tak menunjukkan keberpihakan pada rakyat,” tegas Indra.

Hal senada disampaikan Ketua DPP Pematank, Suadi Romli, yang menilai konflik agraria di Lampung akibat ulah korporasi tak kunjung terselesaikan.

“Dari perampasan tanah, kriminalisasi petani, hingga intimidasi terhadap masyarakat yang mempertahankan haknya, semua masih terjadi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPP Keramat Lampung, Sudirman Dewa, menuding pemerintah justru abai.

“Alih-alih melindungi rakyat, justru memperparah konflik agraria, khususnya di Lampung. Jika Nusron Wahid tidak sanggup menyelesaikan persoalan ini, lebih baik mundur dari jabatannya,” tegasnya.

Long March ke Istana, Desak Presiden Turun Tangan

Setelah menyuarakan aspirasi di depan Kementerian ATR/BPN, massa melanjutkan aksi long march menuju kawasan Silang Tiga Monas dan Patung Kuda. Dari sana, mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto segera turun tangan memerintahkan pengukuran ulang HGU PT SGC.

Koordinator aksi, Rian Bima Sakti, menyerukan dengan lantang bahwa rakyat sudah terlalu lama menderita.

“Kami ke jantung negara bukan sekadar berteriak, ini tentang derai air mata akibat perampasan hak oleh oligarki. Ukur ulang sekarang agar tanah rakyat bisa kembali ditanami. Tegakkan keadilan, tegakkan kedaulatan,” katanya.

Delegasi Serahkan Dokumen Resmi ke Istana

Di Patung Kuda, sebagian perwakilan massa diterima aparat untuk berkoordinasi langsung di Istana Presiden. Delegasi yang diwakili Suadi Romli, Zani, dan Sapriansyah menyerahkan dokumen resmi berisi tuntutan pengukuran ulang lahan HGU PT SGC, ILP, SIL, dan GPM.

“Alhamdulillah, kita telah diterima oleh perwakilan Presiden dan seluruh persoalan sudah kami sampaikan. Harapan kami, Presiden segera memerintahkan pengukuran ulang HGU PT SGC,” ujar perwakilan massa usai audiensi.

Triga Lampung menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat dan menegakkan keadilan agraria di Lampung. (*)

Previous Post

Pemkot Bandar Lampung Ajak Mahasiswa Baru UIN RIL Jadi Agen Perubahan

Next Post

UMKM Pilih QRIS BRI, Uang Aman dan Transaksi Lebih Cepat

Redaksi

Redaksi

Redaksi www.jelajah.co

BERITA POPULER

Isu Terduga Pembunuh di Pendang Dipastikan Hoaks, Kapolsek Dusun Utara Minta Warga Tetap Tenang

18 November 2026

Korporasi Rakyat Desak Mabes Polri Ambil Alih Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen Eka Afriana

12 November 2026

Pagar Beton Miring Roboh Tewaskan Armani, Istri Sedang Berjuang Melahirkan

19 November 2026
Oplus_16908288

Proyek Rp11,9 Miliar Diduga Rusak Parah, Korporasi Rakyat Desak KPK Usut PUPR Pesawaran

9 November 2026

Mengenal Fathan Subchi, Dari Anggota DPR RI Hingga BPK RI

24 Februari 2025

Helikopter Pemadam Karhutla Jatuh di Sungai Barito, Satu WNI Meninggal dan Dua WNA Selamat

8 November 2026
  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • Kebijakan Hak Cipta
  • Privacy Policy

© 2024 JELAJAH.CO - All Rights Reserved.

No Result
View All Result
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Nusantara
    • Aceh
    • Babel
    • Bali
    • Banten
    • Bengkulu
    • Gorontalo
    • Jabar
    • Jakarta
    • Jambi
    • Jateng
    • Jatim
    • Kalbar
    • Kalsel
    • Kaltara
    • Kalteng
    • Kaltim
    • Kepri
    • Lampung
    • Maluku
    • Malut
    • NTB
    • NTT
    • Papua
    • Riau
    • Sulbar
    • Sulsel
    • Sulteng
    • Sultra
    • Sulut
    • Sumbar
    • Sumsel
    • Sumut
    • Yogyakarta
  • Sudut Pandang
  • E-Paper

© 2024 JELAJAH.CO - All Rights Reserved.