BANDAR LAMPUNG, Jelajah.co — Aksi demonstrasi Aliansi Lembaga Masyarakat Bersatu Kawal Aspirasi (ALAMBAKA) di depan Kantor Wali Kota Bandar Lampung, Kamis (12/11/2026), memanas. Massa aksi terlibat dorong-mendorong di pintu pagar kantor Wali Kota saat menyuarakan sederet tuntutan terkait kebijakan dan tata kelola anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung.
Aksi yang dipimpin langsung Ketua Konsorsium ALAMBAKA, Sudirman Dewa, berlangsung kurang lebih dua jam. Namun, sepanjang aksi berlangsung, tidak mendapat tanggapan dari pejabat berwenang yang berada di lingkungan Kantor Wali Kota Bandar Lampung.
Tak satu pun pejabat yang dinilai memiliki kewenangan menemui massa untuk memberikan penjelasan atas sederet persoalan yang mereka suarakan.
Kondisi itu membuat kekecewaan massa semakin memuncak. Ketegangan pun terjadi di pintu masuk Kantor Wali Kota Bandar Lampung hingga terjadi aksi dorong-mendorong di area pagar.
Salah satu tuntutan utama ALAMBAKA adalah kejelasan mengenai hibah sebesar Rp60 miliar kepada Kejaksaan Tinggi Lampung.
Massa mempertanyakan secara terbuka tujuan dan kepentingan di balik pemberian hibah tersebut.
“Ini untuk kepentingan publik atau kepentingan politik?” menjadi pertanyaan yang disuarakan dalam aksi tersebut.
ALAMBAKA juga menuntut kejelasan hukum terkait dugaan manipulasi identitas yang melibatkan Eka Afriana. Massa menegaskan, proses penegakan hukum tidak boleh kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan kekuasaan.
“Hukum jangan tumpul di hadapan kekuasaan,” tegas massa dalam tuntutannya.
Sorotan berikutnya diarahkan kepada program umrah senilai Rp35 miliar. ALAMBAKA mempertanyakan efisiensi anggaran dan transparansi pelaksanaan program tersebut.
Massa juga menyoroti kebijakan pembangunan yang dinilai lebih mengutamakan proyek-proyek mercusuar, sementara persoalan banjir masih menjadi ancaman dan langganan masyarakat di sejumlah wilayah Kota Bandar Lampung.
Menurut ALAMBAKA, pemerintah seharusnya lebih serius menyelesaikan persoalan mendasar yang langsung dirasakan masyarakat ketimbang mengedepankan pembangunan yang dinilai tidak menjawab persoalan utama kota.
Tak hanya itu, aksi tersebut turut menyoroti persoalan SMA Siger dan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMP yang diduga dijadikan panggung kebijakan tanpa kepatuhan hukum yang jelas.
Namun, sederet tuntutan itu kembali berhadapan dengan sikap bungkam Pemerintah Kota Bandar Lampung.
ALAMBAKA menyoroti bahwa aksi penyampaian aspirasi bukan kali pertama dilakukan. Meski berulang kali turun ke jalan dan mendatangi Kantor Wali Kota, massa menilai belum ada jawaban yang tegas atas berbagai persoalan yang mereka ungkap.
Sikap Wali Kota Bandar Lampung pun menjadi sorotan. Dalam aksi kali ini, orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung tersebut tidak terlihat menemui massa.
“Sudah berulang kali aksi dilakukan, tetapi Wali Kota tetap bungkam dan tidak terlihat batang hidungnya,” menjadi kekecewaan yang mengemuka di tengah aksi.
Bagi ALAMBAKA, persoalan hibah puluhan miliar rupiah, transparansi program umrah, dugaan persoalan identitas, proyek pembangunan hingga kebijakan pendidikan bukan sekadar daftar tuntutan demonstrasi.
Massa menuntut jawaban terbuka kepada publik dan menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut.
Ketika massa datang membawa tuntutan, pagar kantor justru menjadi titik ketegangan. Sementara jawaban dari dalam kantor Wali Kota, kembali tak terdengar. (Red)
