JAKARTA, Jelajah.co – Korporasi Rakyat mendesak Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) mengambil alih penanganan kasus dugaan pemalsuan dokumen yang menyeret nama mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Eka Afriana.
Desakan tersebut disampaikan menyusul belum adanya kejelasan perkembangan perkara yang dilaporkan ke Polda Lampung sejak 2 Juni 2025. Penanganan kasus yang berkaitan dengan dugaan manipulasi data identitas kependudukan dan persyaratan seleksi CPNS tahun 2008 itu dinilai berjalan lambat di tingkat daerah.
Koordinator Korporasi Rakyat, A. Zahriansyah, menegaskan bahwa pihaknya mendorong Mabes Polri turun tangan agar perkara tersebut mendapat penanganan yang transparan dan objektif.
Saat menyampaikan desakan tersebut di Jakarta, Kamis (12/11/2026), Zahriansyah menilai dugaan perubahan tahun kelahiran pada dokumen kependudukan untuk kepentingan persyaratan administrasi seleksi CPNS tidak boleh dibiarkan tanpa kepastian hukum.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu diusut secara menyeluruh, terlebih jika dugaan manipulasi dokumen itu berkaitan dengan proses kepegawaian yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Ia juga menegaskan bahwa penegakan hukum harus berlaku sama bagi setiap warga negara, tanpa membedakan jabatan, kedudukan, maupun pengaruh politik seseorang.
Zahriansyah menilai belum jelasnya perkembangan laporan yang telah disampaikan sejak lebih dari satu tahun lalu menjadi alasan penting bagi Mabes Polri untuk melakukan evaluasi terhadap penanganan perkara di tingkat daerah.
Sebelumnya, dugaan manipulasi data identitas Eka Afriana telah dilaporkan sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke Polda Lampung pada 2 Juni 2025. Namun, hingga November 2026, pelapor dan sejumlah elemen masyarakat masih mempertanyakan perkembangan serta kepastian status penanganan perkara tersebut.
Melalui pengawalan langsung ke Mabes Polri, Korporasi Rakyat berharap institusi kepolisian di tingkat pusat dapat memastikan proses penanganan perkara berjalan profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
“Kepastian hukum yang transparan sangat dinantikan publik agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga dengan baik,” jelas Zahriansyah.
Korporasi Rakyat berharap Mabes Polri memberikan perhatian terhadap laporan tersebut sekaligus memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam dugaan pemalsuan dokumen yang dipersoalkan. (Red)
