METRO, Jelajah.co — Polemik keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Metro kini mendapat sorotan dari Aliansi Petani Menggugat (APM). Kuasa hukum APM, Tommy Gunawan, S.H., mendesak KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian mencermati persoalan tersebut sesuai kewenangan masing-masing, terutama apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi tindak pidana atau penyimpangan pengelolaan anggaran.
Desakan itu disampaikan menyusul pernyataan Kepala Bagian Hukum Pemkot Metro, Zaki Mubaroq, yang menyatakan kesiapan pemerintah menghadapi proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Tommy menilai, kesiapan menghadapi gugatan tidak cukup untuk menjawab substansi persoalan yang dipersoalkan APM. Menurutnya, Pemkot Metro harus membuktikan secara terbuka bahwa kewajiban memberikan informasi publik telah dilaksanakan.
“Kami mengajak aparat penegak hukum untuk turut mencermati persoalan ini secara objektif. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana atau penyimpangan pengelolaan anggaran yang didukung bukti, Kepolisian dan Kejaksaan tentu memiliki ruang untuk menelaahnya. Demikian pula KPK, apabila terdapat indikasi tindak pidana korupsi yang termasuk dalam kewenangannya,” tegas Tommy kepada media, Kamis (19/11/2026).
Ia juga mempersoalkan penjelasan Pemkot Metro mengenai kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan persoalan ganti rugi. Menurut Tommy, penjelasan tersebut tidak menjawab inti persoalan yang sedang disengketakan, yakni permintaan dokumen informasi publik.
“Kami meminta dokumen, bukan kompensasi. Dalil kewenangan ganti rugi tidak menjawab kewajiban memberikan informasi publik. Jangan menggeser objek sengketa untuk menghindari perdebatan substansial,” ujarnya.
Tommy menantang Pemkot Metro membuktikan klaim bahwa seluruh kewajiban penyerahan dokumen telah dipenuhi. Jika terdapat informasi yang dikecualikan, pemerintah diminta menunjukkan dasar hukum serta hasil uji konsekuensinya.
“Kalau Pemkot menyatakan seluruh kewajibannya telah dipenuhi, tunjukkan kesesuaian dokumen dan bukti penyerahannya. Klaim administratif tidak dapat menggantikan pembuktian yuridis,” katanya.
Ia menegaskan, desakan kepada aparat penegak hukum bukan berarti APM menuduh telah terjadi tindak pidana korupsi atau kejahatan lainnya. Namun, setiap indikasi yang didukung bukti harus ditelaah melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Prinsip nemo est supra leges mengingatkan bahwa tidak seorang pun berada di atas hukum. Jabatan memberikan kewenangan, bukan kekebalan dari pertanggungjawaban,” tandasnya.
Tommy, yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPC PDI Perjuangan Kota Metro, menilai pemerintah semestinya lebih mengutamakan transparansi daripada sekadar menyiapkan pembelaan menghadapi gugatan.
“Bagaimana pemerintah hendak meyakinkan rakyat bahwa kepentingan mereka diperjuangkan apabila kejelasan dokumen publik saja harus ditempuh melalui sengketa panjang? Jangan sampai pemerintah lebih piawai menyusun pembelaan daripada membuktikan pelaksanaan kewajibannya.
“Kami tidak mencari kesalahan pemerintah. Kami mencari kepastian hukum. Tetapi apabila dalam proses itu ditemukan pelanggaran, hukum tidak boleh berhenti hanya karena pihak yang harus bertanggung jawab adalah pemegang kekuasaan,” tuturnya. (Rahmat)








