• Redaksi
  • Tentang Kami
  • Kebijakan Hak Cipta
  • Privacy Policy
Minggu, 22 November 2026
Kirimi Artikel Yukk  
www.jelajah.co
No Result
View All Result
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Nusantara
    • Aceh
    • Babel
    • Bali
    • Banten
    • Bengkulu
    • Gorontalo
    • Jabar
    • Jakarta
    • Jambi
    • Jateng
    • Jatim
    • Kalbar
    • Kalsel
    • Kaltara
    • Kalteng
    • Kaltim
    • Kepri
    • Lampung
    • Maluku
    • Malut
    • NTB
    • NTT
    • Papua
    • Riau
    • Sulbar
    • Sulsel
    • Sulteng
    • Sultra
    • Sulut
    • Sumbar
    • Sumsel
    • Sumut
    • Yogyakarta
  • Sudut Pandang
  • E-Paper
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Nusantara
    • Aceh
    • Babel
    • Bali
    • Banten
    • Bengkulu
    • Gorontalo
    • Jabar
    • Jakarta
    • Jambi
    • Jateng
    • Jatim
    • Kalbar
    • Kalsel
    • Kaltara
    • Kalteng
    • Kaltim
    • Kepri
    • Lampung
    • Maluku
    • Malut
    • NTB
    • NTT
    • Papua
    • Riau
    • Sulbar
    • Sulsel
    • Sulteng
    • Sultra
    • Sulut
    • Sumbar
    • Sumsel
    • Sumut
    • Yogyakarta
  • Sudut Pandang
  • E-Paper
No Result
View All Result
Jelajah.co
No Result
View All Result
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Nusantara
  • Sudut Pandang
  • E-Paper
Home Nusantara Lampung

APM Desak KPK, Kejaksaan dan Polisi Cermati Pemkot Metro, Tommy: Jabatan Bukan Kekebalan Hukum

Redaksi by Redaksi
20 November 2026
in Lampung
A A
Share on FacebookShare on Twitter

METRO, Jelajah.co — Polemik keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Metro kini mendapat sorotan dari Aliansi Petani Menggugat (APM). Kuasa hukum APM, Tommy Gunawan, S.H., mendesak KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian mencermati persoalan tersebut sesuai kewenangan masing-masing, terutama apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi tindak pidana atau penyimpangan pengelolaan anggaran.

Desakan itu disampaikan menyusul pernyataan Kepala Bagian Hukum Pemkot Metro, Zaki Mubaroq, yang menyatakan kesiapan pemerintah menghadapi proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Tommy menilai, kesiapan menghadapi gugatan tidak cukup untuk menjawab substansi persoalan yang dipersoalkan APM. Menurutnya, Pemkot Metro harus membuktikan secara terbuka bahwa kewajiban memberikan informasi publik telah dilaksanakan.

BACA JUGA

Oplus_131072

HKSL Lampung Kukuhkan Pengurus Baru, Adat Semende Jadi Fokus Pelestarian Budaya

21 November 2026

OMC Digelar 10 Hari di DAS Sekampung, PJT II Upayakan Jaga Ketersediaan Air

20 November 2026

“Kami mengajak aparat penegak hukum untuk turut mencermati persoalan ini secara objektif. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana atau penyimpangan pengelolaan anggaran yang didukung bukti, Kepolisian dan Kejaksaan tentu memiliki ruang untuk menelaahnya. Demikian pula KPK, apabila terdapat indikasi tindak pidana korupsi yang termasuk dalam kewenangannya,” tegas Tommy kepada media, Kamis (19/11/2026).

Ia juga mempersoalkan penjelasan Pemkot Metro mengenai kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan persoalan ganti rugi. Menurut Tommy, penjelasan tersebut tidak menjawab inti persoalan yang sedang disengketakan, yakni permintaan dokumen informasi publik.

“Kami meminta dokumen, bukan kompensasi. Dalil kewenangan ganti rugi tidak menjawab kewajiban memberikan informasi publik. Jangan menggeser objek sengketa untuk menghindari perdebatan substansial,” ujarnya.

Tommy menantang Pemkot Metro membuktikan klaim bahwa seluruh kewajiban penyerahan dokumen telah dipenuhi. Jika terdapat informasi yang dikecualikan, pemerintah diminta menunjukkan dasar hukum serta hasil uji konsekuensinya.

“Kalau Pemkot menyatakan seluruh kewajibannya telah dipenuhi, tunjukkan kesesuaian dokumen dan bukti penyerahannya. Klaim administratif tidak dapat menggantikan pembuktian yuridis,” katanya.

Ia menegaskan, desakan kepada aparat penegak hukum bukan berarti APM menuduh telah terjadi tindak pidana korupsi atau kejahatan lainnya. Namun, setiap indikasi yang didukung bukti harus ditelaah melalui mekanisme hukum yang berlaku.

“Prinsip nemo est supra leges mengingatkan bahwa tidak seorang pun berada di atas hukum. Jabatan memberikan kewenangan, bukan kekebalan dari pertanggungjawaban,” tandasnya.

Tommy, yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPC PDI Perjuangan Kota Metro, menilai pemerintah semestinya lebih mengutamakan transparansi daripada sekadar menyiapkan pembelaan menghadapi gugatan.

“Bagaimana pemerintah hendak meyakinkan rakyat bahwa kepentingan mereka diperjuangkan apabila kejelasan dokumen publik saja harus ditempuh melalui sengketa panjang? Jangan sampai pemerintah lebih piawai menyusun pembelaan daripada membuktikan pelaksanaan kewajibannya.

“Kami tidak mencari kesalahan pemerintah. Kami mencari kepastian hukum. Tetapi apabila dalam proses itu ditemukan pelanggaran, hukum tidak boleh berhenti hanya karena pihak yang harus bertanggung jawab adalah pemegang kekuasaan,” tuturnya. (Rahmat)

Previous Post

Kapolsek Dusun Utara Ajak Umat Stop Hoaks, Saring Sebelum Sharing

Next Post

Adaro Spectapreneur Bartim 2026 Resmi Dimulai, UMKM Dibidik Naikkan Omzet 25 Persen

Redaksi

Redaksi

Redaksi www.jelajah.co

BERITA POPULER

Isu Terduga Pembunuh di Pendang Dipastikan Hoaks, Kapolsek Dusun Utara Minta Warga Tetap Tenang

18 November 2026

Korporasi Rakyat Desak Mabes Polri Ambil Alih Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen Eka Afriana

12 November 2026

Pagar Beton Miring Roboh Tewaskan Armani, Istri Sedang Berjuang Melahirkan

19 November 2026
Oplus_16908288

Proyek Rp11,9 Miliar Diduga Rusak Parah, Korporasi Rakyat Desak KPK Usut PUPR Pesawaran

9 November 2026

Mengenal Fathan Subchi, Dari Anggota DPR RI Hingga BPK RI

24 Februari 2025

Helikopter Pemadam Karhutla Jatuh di Sungai Barito, Satu WNI Meninggal dan Dua WNA Selamat

8 November 2026
  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • Kebijakan Hak Cipta
  • Privacy Policy

© 2024 JELAJAH.CO - All Rights Reserved.

No Result
View All Result
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Nusantara
    • Aceh
    • Babel
    • Bali
    • Banten
    • Bengkulu
    • Gorontalo
    • Jabar
    • Jakarta
    • Jambi
    • Jateng
    • Jatim
    • Kalbar
    • Kalsel
    • Kaltara
    • Kalteng
    • Kaltim
    • Kepri
    • Lampung
    • Maluku
    • Malut
    • NTB
    • NTT
    • Papua
    • Riau
    • Sulbar
    • Sulsel
    • Sulteng
    • Sultra
    • Sulut
    • Sumbar
    • Sumsel
    • Sumut
    • Yogyakarta
  • Sudut Pandang
  • E-Paper

© 2024 JELAJAH.CO - All Rights Reserved.