Way Kanan, Jelajah.co – Proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekretaris Daerah (Sekda) di Kabupaten Way Kanan menuai kritik keras. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rubik menuding telah terjadi dugaan praktik nepotisme, usai munculnya nama Dr. Arie Anthony Thamrin, S.STP., M.IP sebagai peserta dengan nilai sempurna 100 dalam seleksi administrasi.
Arie disebut-sebut memiliki hubungan keluarga dengan dua aktor sentral pemerintahan, yakni Bupati dan Ketua DPRD Way Kanan yang merupakan kakak beradik. Arie sendiri diduga kuat merupakan sepupu kandung mereka.
“Ini bukan sekadar pelanggaran etika, tapi indikasi nyata kerusakan tata kelola. Potensi konflik kepentingan sangat tinggi dan tidak bisa diabaikan,” kata Feri Yunizar, Ketua LSM Rubik.
Feri juga mempertanyakan independensi DPRD dalam fungsi pengawasan, mengingat Ketua DPRD memiliki hubungan darah langsung dengan kepala daerah. Sementara itu, posisi Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) justru semakin menguatkan kekhawatiran akan terjadinya konsentrasi kekuasaan dalam satu jaringan keluarga besar.
“Bagaimana mungkin terjadi kontrol objektif jika seluruh titik kunci dikunci oleh satu dinasti?” tegasnya.
Dari sepuluh nama yang lolos seleksi administrasi, tiga di antaranya—Hendri Syahri, Kusuma Anakori, dan Yusron Lutfi—mendapatkan skor tinggi sebesar 93,75. Namun posisi teratas tetap diraih Arie Anthony dengan nilai sempurna, yang dinilai semakin memperkuat dugaan publik akan rekayasa hasil seleksi.
LSM Rubik memastikan akan melayangkan laporan resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman RI. Mereka juga mendesak Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk turun tangan mengawasi independensi panitia seleksi.
Lebih lanjut, Feri memaparkan risiko jika praktik nepotisme dibiarkan terus berlangsung:
“Jabatan penting yang diisi bukan berdasarkan kompetensi berisiko melahirkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti ancaman penyalahgunaan anggaran secara sistemik serta potensi runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi daerah.
“Masyarakat akan menilai pemerintahan sebagai institusi yang tidak adil, diskriminatif, dan berpihak pada dinasti kekuasaan,” tutupnya. (Red)
