Di balik narasi efisiensi dan pengetatan fiskal yang kerap digaungkan pemerintah, badai anggaran negara justru membuka satu penyakit lama yang tak pernah benar-benar sembuh: kecanduan proyek. Ini bukan candu dalam makna kimiawi, melainkan ketergantungan sistemik para ASN dan pejabat terhadap aliran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai sumber kenyamanan, kuasa, dan keuntungan kelompok.
Setiap tahun anggaran, proyek pemerintah menjelma seperti musim panen. Perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan tak lagi sepenuhnya bertumpu pada kebutuhan publik, melainkan bergeser menjadi ruang tawar-menawar kepentingan. Program diciptakan agar anggaran tetap mengalir, bukan agar persoalan rakyat benar-benar selesai. Dalam kondisi fiskal normal, praktik ini kerap tersembunyi rapi. Namun ketika badai anggaran datang, defisit membesar, belanja ditekan, dan prioritas dipangkas, ketergantungan itu menjadi telanjang.
Tak sedikit proyek lahir bukan karena urgensi, melainkan karena keberadaan anggaran itu sendiri. Saat dana tersedia, kegiatan diciptakan. Ketika dana menyusut, resistensi muncul. ASN dan pejabat yang terlalu lama hidup dalam ekosistem proyek menunjukkan gejala sakau anggaran: gelisah, defensif, bahkan agresif mempertahankan pos belanja, meski manfaatnya nyaris tak dirasakan publik.
Fenomena ini tercermin dari proyek-proyek berulang yang nyaris tak pernah dievaluasi secara serius. Jalan diperbaiki berkali-kali di titik yang sama, pelatihan digelar tanpa indikator dampak, studi dan kajian diproduksi tanpa pernah benar-benar menjadi kebijakan. APBN pun bergeser fungsi: dari instrumen kesejahteraan publik menjadi alat distribusi rente yang sah secara administratif, namun rapuh secara etika.
Masalahnya bukan semata korupsi dalam arti pidana, melainkan pembajakan tujuan anggaran. Ketika proyek menjadi candu, logika pelayanan publik runtuh. ASN dan pejabat tak lagi berlomba menghasilkan kinerja terbaik, tetapi sibuk mengamankan mata anggaran. Kepentingan pribadi dan kelompok menyusup halus melalui mekanisme yang tampak legal, namun cacat secara moral dan substantif.
Di tengah tekanan fiskal global, pemerintah pusat berulang kali menyerukan efisiensi dan penghematan. Namun tanpa keberanian memutus rantai kecanduan proyek, seruan itu hanya akan berakhir sebagai jargon. Pemangkasan anggaran kerap justru menekan sektor yang bersentuhan langsung dengan rakyat, sementara proyek-proyek elitis tetap dipertahankan dengan dalih strategis.
Jika APBN terus diperlakukan sebagai narkotika birokrasi, negara akan selalu rapuh menghadapi krisis. Ketergantungan ini bukan hanya menguras keuangan negara, tetapi juga merusak etos ASN, menumpulkan nurani pejabat, dan menjauhkan negara dari tujuan konstitusionalnya.
Di titik inilah peran jiwa-jiwa muda menjadi penentu. Kampus dan ruang pemuda tak boleh hanya menjadi penonton dari pesta anggaran yang rakus. Mahasiswa dan generasi muda harus menempatkan diri sebagai mata publik: melihat, menilai, mengawasi, dan melaporkan. Bukan sekadar turun ke jalan saat isu viral, tetapi konsisten menguliti proyek-proyek yang menggerus anggaran, merusak lingkungan, dan mengkhianati kepentingan rakyat.
Kabupaten, kota, hingga provinsi adalah ladang paling subur bagi candu proyek. Di sanalah tikus-tikus anggaran bergerak lincah, bersembunyi di balik prosedur, regulasi, dan stempel legalitas. Jika generasi muda memilih diam, kecanduan itu akan diwariskan. Jika pemuda berani bersuara dan bertindak, rantai candu bisa diputus.
Badai anggaran seharusnya menjadi momentum detoksifikasi. Negara mesti keluar dari kecanduan proyek dan mengembalikan APBN ke khitahnya sebagai alat keadilan sosial, bukan ladang kenyamanan segelintir elite birokrasi. Saatnya anak kampus dan pemuda mengambil tanggung jawab sejarah: menghentikan pejabat yang kecanduan anggaran, menolak proyek yang merusak alam, dan mengawal anggaran publik agar kembali berpihak pada rakyat. Tanpa itu, setiap krisis hanya akan melahirkan candu baru dengan kemasan program yang berbeda.
