BARITO SELATAN, Jelajah.co — Penurunan dana transfer dari pemerintah pusat membuat ruang fiskal Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, semakin terbatas. Menghadapi kondisi tersebut, Komisi II DPRD Barsel mulai membedah rencana anggaran 2027 dan meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja lebih serius menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2027 itu digelar bersama seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mitra Komisi II, Kamis (19/11/2026).
Anggota Komisi II DPRD Barsel, Ensilawati Wijaya, SE, mengatakan pembahasan diarahkan untuk menyelaraskan program prioritas OPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta ketentuan pemerintah pusat, termasuk pedoman penyusunan APBD 2027.
Selain menguji relevansi program, dewan juga meminta masing-masing OPD memaparkan target dan strategi peningkatan PAD di tengah menyusutnya dana transfer ke daerah.
“Program-program itulah yang kita gali di OPD mitra kerja Komisi II, termasuk paparan rencana target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2027. Ini sangat krusial karena dana transfer pusat kembali berkurang,” ujar Ensilawati dalam rapat tersebut.
Ia mengungkapkan, penurunan Transfer ke Daerah (TKD) telah dirasakan sejak APBD Murni dan APBD Perubahan 2026. Tekanan anggaran berlanjut pada APBD Murni 2027, dengan pengurangan mencapai Rp30,65 miliar.
Kondisi tersebut menjadi tantangan serius karena struktur APBD Barsel masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
Berdasarkan paparan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelumnya, keterbatasan ruang fiskal semakin terlihat setelah anggaran dikurangi kebutuhan belanja mandatori, termasuk gaji pegawai dan Alokasi Dana Desa (ADD). Sisa anggaran yang tersedia disebut hanya berkisar Rp13 miliar untuk didistribusikan kepada sekitar 30 instansi.
Di tengah keterbatasan tersebut, Komisi II meminta pemerintah daerah lebih cermat menentukan program prioritas. Setiap alokasi anggaran harus memiliki manfaat yang jelas dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan terserap untuk kegiatan yang tidak mendesak.
Ensilawati juga mendorong seluruh OPD mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui langkah yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, ia mengingatkan upaya meningkatkan PAD tidak boleh ditempuh dengan menambah beban masyarakat, khususnya pedagang kecil dan pelaku usaha yang masih menghadapi tekanan ekonomi.
“Selamatkan warga, jangan bebani warga,” tegasnya.
Komisi II berharap strategi peningkatan PAD dapat memperkuat kemampuan keuangan daerah tanpa mengorbankan daya beli dan keberlangsungan usaha masyarakat kecil. (Abeh)







