Bandarlampung, Jelajah.co – Kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pada 2025 berdampak pada seluruh dinas di Kota Bandarlampung. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandarlampung, Iwan Gunawan, menyatakan bahwa pemerintah kota akan mengikuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Instruksi tersebut secara resmi dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025.
Menurut Iwan, efisiensi ini akan diterapkan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandarlampung.
“Kita semua mengikuti instruksi dari pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran. Saat ini, besarannya masih menunggu arahan dari Kementerian Keuangan. Yang sudah pasti dalam instruksi presiden, biaya perjalanan dinas akan dikurangi sebesar 50 persen, sementara pengurangan untuk sektor lainnya masih menunggu petunjuk lebih lanjut,” ujarnya, Kamis (06/02/25).
Meskipun ada pemangkasan anggaran, Iwan memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan berdampak pada pelayanan publik maupun operasional pemerintahan.
“Kita harus berani berjuang bersama untuk kemajuan rakyat Indonesia. Yang kita lakukan hanyalah efisiensi anggaran, bukan mengurangi hak masyarakat dalam mendapatkan layanan publik,” tegasnya.
Ia juga berharap langkah efisiensi ini dapat mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik serta mendukung program pembangunan strategis pemerintah pusat maupun daerah.
“Kalau zaman dulu pendahulu kita berkorban darah, keringat, air mata, bahkan nyawa. Ini kita hanya diminta mengefisiensi, masa nggak bisa,” katanya.
Sebagai informasi, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 menekankan perlunya penghematan di berbagai pos belanja, terutama yang bersifat administratif, seperti perjalanan dinas, rapat-rapat, serta pengeluaran lain yang tidak langsung berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.
Dengan efisiensi anggaran ini, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih fokus pada pengeluaran yang berorientasi pada hasil dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
(Agis)
