Oleh: Cut Habibi (Sekretaris DPD AWPI Provinsi Lampung)
Di sebuah sudut sunyi Nusa Tenggara Timur, seorang anak berusia 10 tahun memilih diam untuk selamanya. Bukan karena perang, bukan pula karena bencana alam. Ia pergi setelah permintaan paling sederhana dalam hidupnya tak terpenuhi: buku dan pulpen.
Kisah YBS, siswa kelas IV sekolah dasar di NTT, adalah potret paling telanjang dari wajah pendidikan Indonesia di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Di negeri yang kerap membanggakan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN, seorang anak justru kehilangan harapan karena alat tulis.
Ini bukan sekadar tragedi keluarga miskin. Ini tragedi negara.
Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief, menyebut peristiwa ini sebagai alarm keras bagi pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ia menegaskan pentingnya pemetaan pendidikan yang akurat dan pendataan kebutuhan riil di kawasan 3T. Pernyataan itu benar. Namun, pertanyaannya lebih menyakitkan: mengapa peta itu baru dicari setelah nyawa melayang?
Selama ini, pendidikan kerap dirayakan lewat angka: anggaran naik, program diluncurkan, jargon ditebalkan. Tapi di pelosok, pendidikan masih bergulat dengan persoalan paling dasar, akses, alat belajar, dan rasa aman untuk bermimpi. Selama anggaran tidak benar-benar menyentuh kebutuhan nyata anak-anak di daerah terpencil, kebijakan pendidikan akan terus menjadi tambalan yang bocor di mana-mana.
Keprihatinan juga datang dari Istana. Presiden Prabowo Subianto disebut memberi atensi khusus dan meminta jajaran terkait berkoordinasi agar kasus serupa tidak terulang. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan komitmen tersebut dengan bahasa yang rapi dan prosedural. Namun bagi publik, khususnya mereka yang hidup di wilayah 3T, kalimat itu terdengar familiar dan sering kali berakhir tanpa perubahan yang terasa.
Negara memang hadir. Tapi kerap datang terlambat.
Kasus YBS membuka luka lama yang belum pernah benar-benar disembuhkan: pendidikan gratis masih menjadi mitos bagi sebagian anak Indonesia. Bantuan operasional sekolah, bantuan sosial, dan berbagai program afirmasi kerap terhenti di laporan, tidak sampai ke tangan mereka yang paling membutuhkan.
Ketika seorang anak merasa hidupnya terlalu berat hanya karena buku dan pulpen, sesungguhnya yang gagal bukan keluarganya semata. Yang gagal adalah sistem yang tidak mampu menjangkau mereka yang paling lemah.
Pendidikan seharusnya menjadi jalan keluar dari kemiskinan, bukan justru menjadi beban yang mendorong keputusasaan. Tidak boleh ada lagi anak yang merasa hidupnya tidak layak diteruskan hanya karena ia miskin.
Jika tragedi ini hanya berakhir pada pernyataan prihatin dan rapat koordinasi, maka kita sedang membiarkan sejarah mengulang dirinya dengan wajah yang lebih menyedihkan. Anak-anak di daerah 3T tidak membutuhkan belas kasihan—mereka membutuhkan kehadiran negara yang nyata, sebelum segalanya terlambat.
