Pringsewu, Jelajah.co – Ketua Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pringsewu (FKWKP), Bambang Hartono, melontarkan kritik tajam terhadap lemahnya pengawasan media terhadap pengelolaan dana desa dalam dua tahun terakhir. Ia menyebut, minimnya transparansi di sejumlah pekon di Pringsewu mengindikasikan adanya praktik penyimpangan anggaran yang kian marak.
“Jangan sampai wartawan hanya jadi pelengkap penderita di tengah bancakan anggaran,” ujar Bambang, Minggu (18/05/2025).
Ia menilai, ketika media bungkam dan LSM memilih diam, kepala pekon justru semakin berani mempermainkan dana desa. Menurutnya, anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan warga, kini rawan disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
“Kalau media bungkam, LSM diam, lalu siapa yang mengawasi? Jangan-jangan ada yang sengaja dibungkam atau sudah nyaman di zona abu-abu,” sindirnya.
Bambang juga menyoroti buruknya keterbukaan informasi di sejumlah pekon. Ia menyebut, laporan penggunaan dana desa kerap tidak dipublikasikan, papan informasi proyek menghilang, dan warga dibiarkan bertanya-tanya tanpa kejelasan.
“Pekon yang tidak transparan layak dicurigai. Jangan-jangan memang ada yang ditutupi. Jangan-jangan kepala pekon takut kebusukannya terbongkar,” tegasnya.
Padahal, lanjut Bambang, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara tegas mewajibkan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan dan akuntabel. Karena itu, ia mempertanyakan integritas kepala pekon yang alergi terhadap keterbukaan informasi.
Sebagai Ketua FKWKP, Bambang menegaskan komitmennya untuk melakukan pengawasan secara aktif. Ia menyatakan siap membawa dugaan penyimpangan ke ranah hukum jika ditemukan bukti yang kuat.
“Kami bukan hanya organisasi wartawan, kami bagian dari kontrol sosial. Kalau ada kepala pekon yang korupsi dana desa, kami laporkan ke aparat. Biar tahu rasa!” katanya.
Ia juga mengingatkan para wartawan agar kembali ke marwah profesi sebagai pilar demokrasi, bukan sekadar peliput kegiatan seremonial.
“Kalau wartawan cuma sibuk liput potong tumpeng, lalu siapa yang jaga uang negara tetap aman?” cetusnya.
Lebih jauh, Bambang menyerukan pentingnya kolaborasi antara media, LSM, dan aparat penegak hukum dalam mengawasi penggunaan dana desa. Namun, ia mengingatkan agar kolaborasi tersebut bukan sekadar formalitas.
“Kalau penegak hukum juga diam, kita patut curiga: sedang tidur, atau pura-pura tidur?” sindirnya.
Ia berharap kepala pekon di seluruh wilayah Pringsewu kembali menjalankan amanah dengan benar, serta menggunakan dana desa sesuai peruntukan demi kemajuan desa, bukan untuk kepentingan pribadi. (Red)
