JAKARTA, Jelajah.co — Korporasi Rakyat mendesak Mabes Polri mengambil alih penanganan dan membuka kembali penyelidikan kasus dugaan pemalsuan dokumen yang menyeret nama mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Eka Afriana.
Desakan tersebut disampaikan Koordinator Korporasi Rakyat, A. Zahriansyah, di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Menurutnya, perkara yang sebelumnya dilaporkan ke Polda Lampung itu hingga kini belum memberikan kepastian hukum.
Korporasi Rakyat menilai penanganan perkara yang sempat menjadi perhatian publik tersebut terkesan mandek di tingkat daerah, meski laporan dugaan manipulasi data identitas telah masuk sejak Juni 2025.
“Kami meminta Mabes Polri mengambil langkah dan memberikan kepastian hukum. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa melihat jabatan maupun pengaruh,” tegas Zahriansyah.
Kasus yang dimaksud berkaitan dengan dugaan perubahan data tahun kelahiran dalam dokumen kependudukan yang disebut berkaitan dengan persyaratan seleksi CPNS pada 2008.
Menurut Zahriansyah, dugaan pemalsuan atau manipulasi dokumen pribadi untuk kepentingan tertentu tidak boleh dibiarkan tanpa proses hukum yang jelas, terlebih apabila terdapat dugaan dampak terhadap kepentingan negara.
Sebelumnya, dugaan manipulasi data identitas tersebut dilaporkan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat ke Polda Lampung pada 2 Juni 2025.
Namun, hingga November 2026, Korporasi Rakyat menilai perkembangan penanganan perkara tersebut belum memberikan kejelasan kepada publik.
Karena itu, Korporasi Rakyat membawa desakan tersebut ke tingkat pusat dengan harapan Mabes Polri dapat melakukan pengusutan secara objektif dan transparan.
“Kepastian hukum yang transparan sangat dinantikan masyarakat agar kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga,” ujar Zahriansyah.
Korporasi Rakyat meminta aparat penegak hukum memberikan penjelasan mengenai perkembangan dan status penanganan laporan tersebut. (Red)
