Oleh: Cut Habibi (Sekretaris DPD AWPI Provinsi Lampung)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dari niat baik: memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan tercukupi gizinya. Di atas kertas, gagasan ini terdengar mulia dan tak terbantahkan. Namun di lapangan, niat baik itu mulai berhadapan dengan realitas yang jauh lebih rumit terutama ketika kasus keracunan makanan berulang kali terjadi.
Setiap kali peristiwa keracunan mencuat, pola responsnya hampir selalu sama. Ada penanganan medis, ada pernyataan keprihatinan, lalu disusul kalimat normatif: sedang dievaluasi. Setelah itu, isu perlahan menghilang dari ruang publik, tanpa penjelasan yang benar-benar menuntaskan satu pertanyaan mendasar siapa yang bertanggung jawab?
Di sinilah masalah utama MBG muncul. Program berskala nasional ini dijalankan secara masif, cepat, dan menyentuh kelompok paling rentan: anak-anak sekolah. Namun rantai tanggung jawabnya justru terasa kabur. Ketika terjadi keracunan, publik disuguhi saling tunjuk antara pengelola dapur, pihak sekolah, pemerintah daerah, hingga pusat. Tanggung jawab seolah larut di antara banyak tangan.
MBG bukan sekadar soal distribusi makanan, tetapi soal keselamatan. Makanan bukan bantuan simbolik, melainkan sesuatu yang langsung masuk ke tubuh anak. Kesalahan kecil dalam pengolahan, penyimpanan, atau distribusi dapat berakibat besar. Dalam konteks ini, tidak ada ruang untuk pendekatan trial and error.
Masalahnya, sistem pengawasan sering kali lebih kuat di dokumen ketimbang di dapur. Standar operasional prosedur terdengar meyakinkan, tetapi pengawasan lapangan kerap minim. Di banyak daerah, kesiapan infrastruktur, kualitas bahan baku, hingga kapasitas sumber daya manusia masih jauh dari ideal. Program berjalan, sementara kesiapan tertinggal.
Yang lebih mengkhawatirkan, setiap insiden keracunan cenderung diperlakukan sebagai kasus terpisah, bukan sebagai alarm sistemik. Padahal, perulangan kejadian semestinya menjadi tanda bahwa ada yang salah dalam desain dan pengawasan program. Jika pola ini terus dibiarkan, maka evaluasi hanya akan menjadi ritual tanpa perbaikan nyata.
Program sebesar MBG membutuhkan satu hal yang sering terlupakan: kejelasan akuntabilitas. Publik berhak tahu siapa penanggung jawab akhir ketika sesuatu berjalan salah. Tanpa kejelasan itu, kepercayaan akan terus terkikis, dan program yang sejatinya baik justru berpotensi kehilangan legitimasi.
Memberi makan gratis kepada anak-anak adalah tanggung jawab besar negara. Bukan hanya memberi, tetapi memastikan aman, layak, dan bermutu. Selama tanggung jawab terus menguap setiap kali masalah muncul, yang dipertaruhkan bukan sekadar citra kebijakan, melainkan keselamatan generasi yang sedang dibangun.
