BEKASI, Jelajah.co – Panitia Khusus (Pansus) 13 DPRD Kota Bekasi menggelar rapat kerja bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi pada Selasa (10/11/2026). Rapat tersebut membahas usulan penataan kelembagaan perangkat daerah, termasuk perubahan status RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid menjadi Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) serta rencana penggabungan dua dinas.
Dalam pembahasan mengenai perubahan status RSUD, sejumlah aspek menjadi perhatian Pansus 13, mulai dari kewenangan pengelolaan keuangan, aset, hingga kepegawaian. Rapat juga membahas usulan pembentukan tiga jabatan Wakil Direktur (Wadir) serta kejelasan hubungan koordinasi dan pertanggungjawaban antara pihak rumah sakit dengan Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
Pimpinan Pansus 13 DPRD Kota Bekasi, H. Bambang Purwanto, S.Pd.I., M.Si., mengatakan bahwa perubahan struktur kelembagaan harus didukung landasan hukum dan kajian administratif yang memadai.
Menurut Bambang, usulan perubahan status RSUD menjadi UOBK perlu mempertimbangkan aspek otonomi pengelolaan rumah sakit, mekanisme pertanggungjawaban kepada Dinas Kesehatan, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
”Perubahan status RSUD menjadi UOBK ini harus bertumpu pada tiga aspek utama, yakni penguatan otonomi pengelolaan rumah sakit, akuntabilitas yang jelas kepada Dinas Kesehatan, serta jaminan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” ujar Bambang dalam rapat tersebut.
Ia juga menekankan perlunya dokumen pendukung yang komprehensif, termasuk dasar hukum, kajian administratif, dan matriks perbandingan antara regulasi yang berlaku dengan rancangan peraturan baru.
Sementara itu, anggota Pansus 13, Adhika Dirgantara, S.Kom., menyoroti pentingnya kehadiran pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan pada setiap rapat pembahasan.
Menurutnya, kehadiran pejabat terkait diperlukan agar pertanyaan dan pendalaman terhadap usulan kebijakan dapat dijawab secara langsung, sehingga pembahasan berjalan lebih efektif dan menghasilkan kejelasan atas setiap usulan.
Selain perubahan status RSUD, rapat kerja tersebut turut membahas rencana penggabungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).
Usulan penggabungan kedua perangkat daerah itu masih memerlukan kajian lebih lanjut, terutama terkait efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi kelembagaan, serta dampaknya terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
Hingga rapat berakhir, Pansus 13 belum mengambil keputusan atas sejumlah usulan penataan kelembagaan tersebut. DPRD meminta Pemkot Bekasi melengkapi dokumen dan kajian yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan selanjutnya.
Pansus 13 berharap penataan kelembagaan perangkat daerah nantinya tidak hanya berorientasi pada perubahan struktur organisasi, tetapi juga mampu meningkatkan efektivitas birokrasi, memperjelas koordinasi antarlembaga, dan memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat Kota Bekasi. (ADV)








