• Redaksi
  • Tentang Kami
  • Kebijakan Hak Cipta
  • Privacy Policy
Minggu, 22 November 2026
Kirimi Artikel Yukk  
www.jelajah.co
No Result
View All Result
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Nusantara
    • Aceh
    • Babel
    • Bali
    • Banten
    • Bengkulu
    • Gorontalo
    • Jabar
    • Jakarta
    • Jambi
    • Jateng
    • Jatim
    • Kalbar
    • Kalsel
    • Kaltara
    • Kalteng
    • Kaltim
    • Kepri
    • Lampung
    • Maluku
    • Malut
    • NTB
    • NTT
    • Papua
    • Riau
    • Sulbar
    • Sulsel
    • Sulteng
    • Sultra
    • Sulut
    • Sumbar
    • Sumsel
    • Sumut
    • Yogyakarta
  • Sudut Pandang
  • E-Paper
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Nusantara
    • Aceh
    • Babel
    • Bali
    • Banten
    • Bengkulu
    • Gorontalo
    • Jabar
    • Jakarta
    • Jambi
    • Jateng
    • Jatim
    • Kalbar
    • Kalsel
    • Kaltara
    • Kalteng
    • Kaltim
    • Kepri
    • Lampung
    • Maluku
    • Malut
    • NTB
    • NTT
    • Papua
    • Riau
    • Sulbar
    • Sulsel
    • Sulteng
    • Sultra
    • Sulut
    • Sumbar
    • Sumsel
    • Sumut
    • Yogyakarta
  • Sudut Pandang
  • E-Paper
No Result
View All Result
Jelajah.co
No Result
View All Result
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Nusantara
  • Sudut Pandang
  • E-Paper
Home Advertorial

‎Pansus 13 DPRD Kota Bekasi Dalami Usulan Perubahan Status RSUD dan Penggabungan Dua Dinas ‎

Redaksi by Redaksi
21 November 2026
in Advertorial, Jabar
A A
Share on FacebookShare on Twitter

BACA JUGA

Ketua DPRD Kota Bekasi Hadiri Peresmian Gedung QUBA Islamic School

22 November 2026

Ketua DPRD Kota Bekasi Dorong Pemuda Terlibat dalam Pengembangan Koperasi Merah Putih

22 November 2026

‎BEKASI, Jelajah.co – Panitia Khusus (Pansus) 13 DPRD Kota Bekasi menggelar rapat kerja bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi pada Selasa (10/11/2026). Rapat tersebut membahas usulan penataan kelembagaan perangkat daerah, termasuk perubahan status RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid menjadi Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) serta rencana penggabungan dua dinas.
‎
‎Dalam pembahasan mengenai perubahan status RSUD, sejumlah aspek menjadi perhatian Pansus 13, mulai dari kewenangan pengelolaan keuangan, aset, hingga kepegawaian. Rapat juga membahas usulan pembentukan tiga jabatan Wakil Direktur (Wadir) serta kejelasan hubungan koordinasi dan pertanggungjawaban antara pihak rumah sakit dengan Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
‎
‎Pimpinan Pansus 13 DPRD Kota Bekasi, H. Bambang Purwanto, S.Pd.I., M.Si., mengatakan bahwa perubahan struktur kelembagaan harus didukung landasan hukum dan kajian administratif yang memadai.
‎
‎Menurut Bambang, usulan perubahan status RSUD menjadi UOBK perlu mempertimbangkan aspek otonomi pengelolaan rumah sakit, mekanisme pertanggungjawaban kepada Dinas Kesehatan, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
‎
‎”Perubahan status RSUD menjadi UOBK ini harus bertumpu pada tiga aspek utama, yakni penguatan otonomi pengelolaan rumah sakit, akuntabilitas yang jelas kepada Dinas Kesehatan, serta jaminan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” ujar Bambang dalam rapat tersebut.
‎
‎Ia juga menekankan perlunya dokumen pendukung yang komprehensif, termasuk dasar hukum, kajian administratif, dan matriks perbandingan antara regulasi yang berlaku dengan rancangan peraturan baru.
‎
‎Sementara itu, anggota Pansus 13, Adhika Dirgantara, S.Kom., menyoroti pentingnya kehadiran pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan pada setiap rapat pembahasan.
‎
‎Menurutnya, kehadiran pejabat terkait diperlukan agar pertanyaan dan pendalaman terhadap usulan kebijakan dapat dijawab secara langsung, sehingga pembahasan berjalan lebih efektif dan menghasilkan kejelasan atas setiap usulan.
‎
‎Selain perubahan status RSUD, rapat kerja tersebut turut membahas rencana penggabungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).
‎
‎Usulan penggabungan kedua perangkat daerah itu masih memerlukan kajian lebih lanjut, terutama terkait efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi kelembagaan, serta dampaknya terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
‎
‎Hingga rapat berakhir, Pansus 13 belum mengambil keputusan atas sejumlah usulan penataan kelembagaan tersebut. DPRD meminta Pemkot Bekasi melengkapi dokumen dan kajian yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan selanjutnya.
‎
‎Pansus 13 berharap penataan kelembagaan perangkat daerah nantinya tidak hanya berorientasi pada perubahan struktur organisasi, tetapi juga mampu meningkatkan efektivitas birokrasi, memperjelas koordinasi antarlembaga, dan memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat Kota Bekasi. (ADV)

Previous Post

‎Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi Hadiri Pembukaan PORPROV XV Jawa Barat 2026 ‎

Next Post

Edy Saputra Pimpin PASI Barsel, Bidik Prestasi Atletik hingga Nasional

Redaksi

Redaksi

Redaksi www.jelajah.co

BERITA POPULER

Isu Terduga Pembunuh di Pendang Dipastikan Hoaks, Kapolsek Dusun Utara Minta Warga Tetap Tenang

18 November 2026

Korporasi Rakyat Desak Mabes Polri Ambil Alih Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen Eka Afriana

12 November 2026

Pagar Beton Miring Roboh Tewaskan Armani, Istri Sedang Berjuang Melahirkan

19 November 2026
Oplus_16908288

Proyek Rp11,9 Miliar Diduga Rusak Parah, Korporasi Rakyat Desak KPK Usut PUPR Pesawaran

9 November 2026

Mengenal Fathan Subchi, Dari Anggota DPR RI Hingga BPK RI

24 Februari 2025

Helikopter Pemadam Karhutla Jatuh di Sungai Barito, Satu WNI Meninggal dan Dua WNA Selamat

8 November 2026
  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • Kebijakan Hak Cipta
  • Privacy Policy

© 2024 JELAJAH.CO - All Rights Reserved.

No Result
View All Result
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Nusantara
    • Aceh
    • Babel
    • Bali
    • Banten
    • Bengkulu
    • Gorontalo
    • Jabar
    • Jakarta
    • Jambi
    • Jateng
    • Jatim
    • Kalbar
    • Kalsel
    • Kaltara
    • Kalteng
    • Kaltim
    • Kepri
    • Lampung
    • Maluku
    • Malut
    • NTB
    • NTT
    • Papua
    • Riau
    • Sulbar
    • Sulsel
    • Sulteng
    • Sultra
    • Sulut
    • Sumbar
    • Sumsel
    • Sumut
    • Yogyakarta
  • Sudut Pandang
  • E-Paper

© 2024 JELAJAH.CO - All Rights Reserved.