JAKARTA, Jelajah.co – Indonesia Accountability Watch (IAW) melayangkan kritik keras ke Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
Hal ini disebabkan oleh pertemuan yang mempertemukan Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir dengan pengacara Hotman Paris Hutapea di kediaman Dasco, buntutnya laporan PWI ke Polda Metro Jaya resmi dicabut.
IAW menilai langkah Dasco itu berbahaya, merujuk pada intervensi politik ke ranah hukum.
Dasco Mengintervensi Penegakan Hukum
Direktur IAW, Drs. H. Hasan Basri, S.H, M.H tak kuasa menahan kekecewaan.
“Dasco bisa dibilang telah mengintervensi penegakan hukum yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya,” kata Hasan, Jumat (31/7/2026).
Bagi IAW, tindakan politisi Partai Gerindra itu menciptakan preseden buruk. Seorang pimpinan DPR memanfaatkan kedekatan dengan kekuasaan untuk “mendamaikan” kasus yang sudah masuk proses hukum.
“Hukum itu berdiri sendiri tidak bisa dicampur aduk dengan kepentingan politik,” tegas Hasan Basri.
Kalau Politik Ikut Campur, Hancurlah Keadilan
Hasan Basri menyebut peran Dasco sebagai “makcomblang” patut dipertanyakan.
Apa kepentingan seorang Wakil Ketua DPR RI ikut campur urusan laporan polisi antara PWI dan Hotman Paris?
“Patut diduga ada sesuatu di balik pertemuan tersebut,” ujar Hasan.
Ia memperingatkan, jika hukum sudah ditunggangi politik, maka keadilan akan mati. “Kalau kepentingan politik sudah ikut bermain masalah proses hukum maka hancurlah penegakan hukum di negara ini. Tidak ada lagi penegakan hukum, tidak ada lagi keadilan,” ujarnya.
Hasan menegaskan: legislatif tidak boleh masuk ke ranah penegakan hukum. Hukum harus berjalan tegak lurus.
Kronologi: Dari Laporan ke Jabat Tangan
Polemik berawal saat Hotman Paris diduga melecehkan profesi wartawan. Saat jumpa pers di Kejagung pekan lalu, Hotman melontarkan: “Kamu punya otak nggak, tanya kekak”.
PWI Pusat langsung melapor ke Polda Metro Jaya.
Namun Selasa (28/7/2026) suasana berubah. Dasco mengunggah foto dirinya, Hotman, dan Akhmad Munir duduk semeja sambil berjabat tangan.
“Persatuan Indonesia. Silaturahmi bersama Ketua Umum PWI @munir.akhmad dan @hotmanparisofficial hari ini,” tulis Dasco.
Akhmad Munir membenarkan pertemuan itu atas undangan Dasco. Tujuannya: mengakhiri polemik dan mengedepankan persatuan.
Hasilnya: PWI Pusat memutuskan mencabut laporan polisi.
“Laporannya akan dicabut,” ujar Munir.
Bagi IAW, rekonsiliasi boleh. Tapi tidak dengan cara mencampuri proses hukum yang sudah berjalan.
Kini publik bertanya: apakah hukum di Indonesia masih bisa berdiri sendiri? Atau sudah jadi “barang dagangan” politik?
