Jakarta, Jelajah.co – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang 2024 harus diulang setelah menemukan pelanggaran netralitas aparat desa secara masif.
Dalam putusan perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025, MK juga mengungkap dugaan keterlibatan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Yandri Susanto, dalam memenangkan pasangan nomor urut 2, Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas.
Hakim MK Enny Nurbaningsih dalam sidang pembacaan putusan, Senin (24/2/25), menegaskan bahwa keberpihakan kepala desa terjadi luas di berbagai kecamatan.
“Pelanggaran ini menyebabkan kepala desa berpihak secara masif di sejumlah desa di Kabupaten Serang,” kata Enny.
Yandri Susanto, yang merupakan suami dari Ratu Rachmatuzakiyah, diduga menyalahgunakan jabatannya untuk mempengaruhi kepala desa agar mendukung istrinya. Tindakan ini melanggar berbagai peraturan, termasuk UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang melarang pejabat negara berpihak dalam pemilu dan pilkada.
Selain itu, dugaan penyalahgunaan keuangan negara juga mencuat. Ketua organisasi Rakyat Menggugat, Mareski, menyebut kasus ini berpotensi menjadi tindak pidana korupsi.
“Tindakan ini tidak hanya menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga berpotensi menggunakan anggaran negara demi kepentingan politik,” ujar Mareski dalam diskusi di Redaksi Jelajah.co, Rabu (5/3/25) sore.
Jika terbukti menggunakan dana negara untuk kepentingan politik, Yandri Susanto dapat dijerat dengan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 3 dalam undang-undang tersebut mengatur bahwa penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara dapat dihukum penjara hingga 20 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.
Putusan MK ini memicu desakan publik agar Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas terhadap Yandri Susanto.
“Jika Presiden tidak segera menindak tegas, ini akan menjadi preseden buruk bagi kabinet Prabowo-Gibran. Ini adalah ujian pertama bagi Prabowo dalam menegakkan aturan,” tegas Mareski.
Selain desakan kepada Presiden, DPR RI juga didorong untuk menjalankan fungsi pengawasannya lebih ketat. Dugaan pelanggaran ini harus ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku, baik melalui Kementerian Dalam Negeri, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika ditemukan unsur gratifikasi atau penyalahgunaan anggaran.
Saat ini, masyarakat Kabupaten Serang menanti pemilihan ulang dengan harapan proses demokrasi berjalan lebih adil tanpa intervensi pejabat negara.
“Menteri PDTT melanggar netralitas, kini publik menanti keberanian Prabowo untuk mengganti,” ujar Mareski. (Red)
