JAKARTA, Jelajah.co – Ribuan tenaga honorer R2 dan R3 dari berbagai daerah di Indonesia turun ke jalan, menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (03/02/2025). Mereka menuntut kejelasan status kepegawaian dan meminta pemerintah mengangkat mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.
Pemda Dinilai Tak Mampu Beri Kepastian
Perwakilan honorer dari Kabupaten Tanggamus, Lampung, mengungkapkan bahwa ketidakjelasan ini bermula ketika mereka gagal dalam seleksi CPNS dan PPPK. Meski telah masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN), mereka hanya diberikan status sebagai PPPK paruh waktu, yang dinilai tidak memberikan kepastian karier maupun kesejahteraan.
“Padahal kami sudah berada dalam daftar database Honorer BKN. Namun, karena tidak lolos tes CPNS dan PPPK, status kami kini hanya sebagai PPPK paruh waktu,” ujar salah satu perwakilan honorer dari Tanggamus.
Menurutnya, seruan aksi ini dilakukan secara nasional, termasuk diikuti oleh tenaga honorer dari delapan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, yakni Tanggamus, Pesawaran, Pesisir Barat, Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat.
Agung, salah satu honorer asal Tanggamus, menambahkan bahwa mereka telah dijanjikan pengangkatan selama bertahun-tahun, tetapi hingga kini tidak ada kepastian.
“Karena selama ini hanya dijanjikan sampai puluhan tahun, belum juga diangkat. PPPK paruh waktu hanya menyulitkan karena gajinya tidak merata. Dikembalikan sesuai UMK masing-masing,” kata Agung.
Massa Sempat Blokir Jalan
Aksi ini berlangsung sejak pagi hingga siang hari dan sempat memblokir Jalan Gatot Subroto, menyebabkan kemacetan di sekitar Gedung DPR RI. Ribuan tenaga honorer yang datang dari berbagai daerah membentangkan spanduk dan berorasi, menuntut agar status mereka diakui sebagai tenaga PPPK penuh waktu.
“Kami berharap ada kebijakan yang berpihak kepada honorer R2 dan R3. Jangan sampai kami yang sudah bertahun-tahun mengabdi justru dipinggirkan tanpa kejelasan,” kata seorang demonstran.
Selain itu, mereka juga menuntut pencabutan aturan Menteri PAN-RB yang hanya memberikan status PPPK paruh waktu kepada honorer yang tidak lolos seleksi CPNS dan PPPK sebelumnya.
DPR RI Tampung Aspirasi Honorer
Setelah beberapa jam melakukan aksi, perwakilan tenaga honorer akhirnya diterima oleh Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI untuk berdialog. Dalam pertemuan tersebut, DPR menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan dan berupaya mencari solusi terbaik bagi para tenaga honorer.
“Aspirasi tenaga honorer ini menjadi perhatian kami di DPR. Kami akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mencari jalan keluar agar mereka mendapatkan status yang lebih jelas dan adil,” ujar salah satu anggota DPR yang menemui perwakilan demonstran.
Hingga berita ini diturunkan, massa aksi masih bertahan di depan Gedung DPR RI, menunggu kepastian lebih lanjut dari pemerintah terkait tuntutan mereka. (Kahfi)
