Oleh: Amri Alfarisi (Jurnalis)
Ada sesuatu yang puitis sekaligus ironis ketika kita membuka daftar “Top 10” Netflix Indonesia belakangan ini. Di tengah gempuran drama Korea yang menjual mimpi romansa artifisial dan film aksi Hollywood yang bising, sebuah pertunjukan stand-up comedy bertengger angkuh di puncak klasemen.
“Mens Rea” Pandji Pragiwaksono hadir bukan sekadar sebagai hiburan, melainkan sebuah anomali statistik yang mengirimkan sinyal bahaya bagi mereka yang duduk di menara gading kekuasaan.
Fenomena ini adalah sebuah paradoks yang memukau. Bagaimana mungkin seorang komika dengan bermodal mikrofon dan setelan jas, yang berdiri diam di satu panggung, mampu mengalahkan daya tarik visual produksi miliaran rupiah?Jawabannya sederhana namun menohok: Rakyat sedang dahaga. Kita sedang mengalami dehidrasi kebenaran di ruang publik yang kian steril. Ketika media massa terkooptasi dan oposisi politik mandul, panggung komedi berubah fungsi menjadi parlemen jalanan. Rakyat merindukan artikulasi atas kekesalan mereka, dan Pandji dengan segala arogansi panggungnya yang khas menyediakan katarsis itu. Tawa penonton yang meledak saat ia menguliti intrik politik bukan sekadar respon humor, itu adalah teriakan persetujuan.
Namun, di republik ini, tawa yang terlalu jujur sering kali dianggap sebagai ancaman keamanan nasional.
Tak lama setelah pertunjukan itu viral, kita disuguhi sebuah teater absurd yang memalukan akal sehat. Sekelompok orang yang mennamakan diri “Aliansi Muda” dari dua ormas Islam terbesar, melaporkan Pandji ke polisi. Narasi yang dibangun klise: penistaan, kegaduhan, dan ketersinggungan. Namun, fragmen ini menjadi jenaka ketika induk organisasi mereka PBNU dan PP Muhammadiyah justru mengeluarkan bantahan yang elegan. Petinggi PBNU bahkan dengan bijak menyatakan bahwa bangsa ini butuh kritik, butuh cermin, dan tidak boleh anti-kritik.
Di sini letak komedinya. Anak-anak muda yang seharusnya progresif justru tampil bak polisi moral yang reaksioner, sementara para orang tua di pucuk pimpinan justru tampil rileks dan demokratis. Disparitas sikap ini membuka mata kita bahwa “tersinggung” di Indonesia sering kali bukan soal akidah, melainkan soal orderan.
Mari kita bedah anatomi ketersinggungan ini lebih dalam. Mengapa materi Pandji begitu meresahkan pihak tertentu? Apakah benar karena agama, atau ada agenda lain yang menumpang di balik jubah kesalehan?
Menurut keyakinan saya,
pelaporan-pelaporan ini kemungkinan besar bukan representasi murni dari kegelisahan umat beragama, melainkan sebuah “operasi ventrilokuisme” suara perut dari entitas lain yang jauh lebih berkuasa. Pelapor ini tak ubahnya wayang yang digerakkan oleh dalang yang gerah. Siapa yang gerah? Oligarki dan aparatus yang merasa telanjang bulat dihajar materi Pandji.
Ingat, dalam pertunjukan itu, Pandji secara spesifik dan berani menyentil institusi intelijen. Ia menjadikan dunia telik sandi yang biasanya angker dan tak tersentuh sebagai bahan tertawaan. Ia mendekonstruksi mitos kesaktian aparat menjadi sekadar lelucon birokrasi. Bagi sebuah rezim yang membangun legitimasinya lewat citra “ketertiban dan keamanan”, ditertawakan adalah bentuk delegitimasi yang paling menyakitkan.
Maka, hipotesis intelijen menjadi masuk akal. Ketika kekuasaan tidak bisa membalas argumen dengan argumen, atau lelucon dengan lelucon, mereka menggunakan “tangan perpanjangan”. Mereka meminjam tangan ormas, meminjam dalil agama, untuk membungkam mulut yang terlalu berisik. Ini adalah pola lama: proxy war di level opini publik. Mereka berharap, dengan membingkai ini sebagai isu SARA, publik akan lupa bahwa substansi yang diserang Pandji adalah bobroknya tata kelola negara, bukan teologi.
Apa yang terjadi pasca-tayangan ini adalah manifestasi dari “komedi yang menjadi nyata”. Materi Pandji tentang absurditas negara justru dikonfirmasi kebenarannya oleh reaksi negara (atau proksinya) itu sendiri. Semakin keras mereka berteriak dan melapor, semakin valid semua premis jokes yang dilontarkan Pandji di atas panggung. Mereka sedang membuktikan, tanpa sadar, bahwa negara ini memang sedang tidak baik-baik saja.
Kriminalisasi terhadap komedi adalah tanda paling purba dari ketakutan penguasa. Dalam sejarah peradaban, hanya raja yang zalim dan tidak percaya diri yang memenggal kepala badut istana hanya karena leluconnya terlalu tajam. Penguasa yang bijak akan ikut tertawa, atau setidaknya merenung di depan cermin retak yang disodorkan sang komika.
Pada akhirnya, fenomena meledaknya penonton Pandji di Netflix adalah referendum tak tertulis. Rakyat lebih percaya pada integritas seorang pelawak daripada pidato pejabat. Dan bagi para elit yang kini sibuk mencari pasal untuk menjerat leher sang komedian, ingatlah satu hal: Anda bisa memenjarakan orangnya, tapi Anda tidak akan pernah bisa memenjarakan tawanya. Tawa itu kini milik rakyat, senjata terakhir untuk menjaga kewarasan di tengah republik yang kian kehilangan selera humor dan rasa malu.
