JAKARTA, Jelajah.co — Polemik tata kelola Apartemen Delta Cakung, Jakarta Timur, tidak lagi sebatas persoalan kepengurusan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS). Legalitas pengurus, proses serah terima pengelolaan gedung, transparansi dana Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL), hingga fungsi fasilitas keselamatan bangunan turut dipersoalkan.
Sejumlah persoalan itu disampaikan Kedi selaku Ketua P3SRS dan Yonathan Palulis, S.H., mantan Sekretaris P3SRS periode sebelumnya. Keduanya meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tata kelola apartemen tersebut.
Salah satu persoalan yang disorot adalah belum tuntasnya proses serah terima pengelolaan gedung dari pengembang kepada P3SRS. Pihak P3SRS menyebut pengembang sebelumnya pernah menggugat organisasi tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur, namun gugatan itu diklaim telah ditolak.
Meski demikian, nomor perkara, amar putusan, pertimbangan majelis hakim, dan status hukum putusan masih perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi pengadilan.
Pihak P3SRS juga menyatakan pernah menolak proses serah terima karena menilai terdapat kerusakan pada bangunan dan fasilitas yang akan diserahkan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai tanggung jawab pemeliharaan gedung dan fasilitas bersama selama proses pengalihan pengelolaan belum tuntas.
Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun mengatur kewajiban pelaku pembangunan menyerahkan pengelolaan benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama kepada PPPSRS setelah organisasi tersebut terbentuk.
Karena itu, proses serah terima dinilai perlu disertai kejelasan administrasi, inventarisasi aset, pemeriksaan kondisi fisik bangunan, serta pertanggungjawaban terhadap fasilitas yang diserahkan.
Persoalan status Hak Guna Bangunan (HGB), kedudukan tanah bersama, dan kewajiban pengembang juga diminta diperjelas melalui pemeriksaan dokumen pertanahan dan perjanjian pembangunan.
Pemilihan pengurus dan transparansi IPL dipertanyakan
Persoalan berikutnya menyangkut musyawarah pembentukan kepengurusan P3SRS periode 2026–2029. Musyawarah yang dijadwalkan pada 10 November 2026 disebut ditunda karena jumlah kehadiran belum memenuhi ketentuan kuorum berdasarkan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP).
Ketua Panitia Musyawarah, Asnawi, sebelumnya menjelaskan bahwa kehadiran peserta belum mencapai lebih dari 50 persen NPP.
Mekanisme penundaan dan pelaksanaan musyawarah lanjutan perlu diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 4 Tahun 2025.
Yonathan meminta seluruh dokumen proses musyawarah dibuka untuk memastikan prosedur berjalan sesuai ketentuan. Dokumen tersebut antara lain daftar hadir, bukti kepemilikan, surat kuasa, perhitungan NPP, bukti pemanggilan, dan berita acara musyawarah.
Terpilihnya Elvi Silviana S. sebagai Ketua Pengurus P3SRS periode 2026–2029 secara aklamasi juga menjadi perhatian. Yonathan meminta persyaratan calon pengurus diverifikasi, termasuk informasi mengenai dugaan rangkap jabatan di lingkungan RW apartemen.
Informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan dan pembuktian melalui dokumen resmi. Persyaratan serta ketentuan rangkap jabatan pengurus dan pengawas P3SRS juga perlu ditelaah berdasarkan peraturan yang berlaku.
Di sisi lain, pengelolaan dana IPL diminta lebih transparan. Pemilik dan penghuni dinilai berhak memperoleh informasi mengenai penggunaan iuran bulanan, termasuk penerimaan, pengeluaran operasional, biaya pemeliharaan fasilitas, pembayaran tenaga kerja, kontrak perusahaan pengelola, dan laporan pertanggungjawaban keuangan.
Yonathan meminta pengelolaan keuangan dapat diperiksa melalui audit independen. Jika ditemukan penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Namun, perbedaan pendapat mengenai penggunaan IPL atau ketidaksesuaian laporan keuangan tidak dengan sendirinya membuktikan tindak pidana. Dugaan pelanggaran pidana harus didasarkan pada bukti dan pemenuhan unsur hukum yang berlaku.
Fasilitas keselamatan gedung ikut disorot
Di tengah polemik kepengurusan, kondisi fasilitas keselamatan bangunan menjadi perhatian serius. Seorang penghuni bernama Hendis menyampaikan keluhan mengenai sejumlah fasilitas vital, mulai dari pompa hydrant, sistem sprinkler, smoke detector, pengolahan limbah, hingga lift.
Ia juga mempertanyakan fungsi Automatic Rescue Device (ARD) pada lift yang berperan dalam proses penyelamatan ketika terjadi gangguan pasokan listrik.
“Ini menyangkut nyawa warga, Pak,” ungkap Hendis.
Keluhan tersebut membutuhkan pemeriksaan teknis langsung untuk memastikan kondisi aktual fasilitas. Pemeriksaan perlu mencakup pompa dan jaringan hydrant, sprinkler, sistem deteksi dan alarm kebakaran, jalur evakuasi, pintu darurat, operasional lift, serta perangkat penyelamatan darurat.
Kondisi instalasi dan sistem pengolahan limbah juga diminta diperiksa. Ketentuan keselamatan bangunan gedung diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.
Apabila ditemukan fasilitas yang tidak berfungsi atau tidak memenuhi persyaratan teknis, instansi berwenang diharapkan segera mengambil tindakan sesuai kewenangannya.
Bagi penghuni, persoalan keselamatan tidak semestinya bergantung pada siapa yang sedang memegang kendali kepengurusan organisasi. Fungsi fasilitas keselamatan harus dipastikan berjalan karena menyangkut perlindungan seluruh penghuni.
Pemprov DKI diminta turun tangan
Kedi dan Yonathan meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta memeriksa legalitas pembentukan dan kepengurusan P3SRS, mekanisme kuorum dan penghitungan NPP, persyaratan calon pengurus, proses serah terima pengelolaan, dokumen pertanahan, serta transparansi keuangan.
Mereka juga meminta perangkat daerah yang menangani bangunan gedung dan pemadam kebakaran dilibatkan untuk memeriksa kondisi fasilitas keselamatan di lapangan.
Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, hasil pemeriksaan diharapkan diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
Hingga berita ini disusun, berbagai keberatan tersebut masih memerlukan konfirmasi dari pihak pengembang, pengurus P3SRS yang baru, panitia musyawarah, serta instansi pemerintah terkait.
Polemik Apartemen Delta Cakung pada akhirnya tidak cukup diselesaikan melalui perdebatan mengenai jabatan ketua atau legitimasi kepengurusan. Kepastian hukum organisasi, pertanggungjawaban pengelolaan dana, kejelasan serah terima aset, dan terutama keselamatan penghuni membutuhkan pemeriksaan berdasarkan dokumen serta fakta lapangan. (Bandaharo)








