KOTA BEKASI, Jelajah.co – Kepatuhan pejabat publik terhadap supremasi hukum di Kota Bekasi menjadi sorotan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) melayangkan teguran keras kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi yang dinilai mengabaikan putusan pengadilan terkait sengketa informasi publik.
Surat teguran bernomor B/7/PW.01/2026 itu diterbitkan karena DLH Kota Bekasi belum menjalankan Putusan PTUN Bandung Nomor 149/G/KI/2024/PTUN.BDG yang telah berkekuatan hukum tetap.
Putusan tersebut mewajibkan DLH membuka informasi publik kepada Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kota Bekasi.
Ketua DPC AWPI Kota Bekasi, Jerry, mengapresiasi langkah tegas KemenPANRB sebagai bentuk pengawasan terhadap aparatur daerah.
“Kami mengapresiasi langkah tegas KemenPANRB. Ini sinyal kuat bahwa pejabat publik tidak boleh mengabaikan putusan pengadilan yang sudah inkracht,” ujarnya, Minggu (26/04/2026).
Ia menjelaskan, sengketa bermula dari permohonan informasi publik di bidang lingkungan hidup yang diajukan AWPI. Meski telah dimenangkan hingga tingkat kasasi pada Januari 2025, DLH Kota Bekasi belum juga melaksanakan putusan hingga April 2026.
Menurutnya, sikap tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum serius. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, pejabat yang tidak menjalankan putusan dapat dikenakan sanksi administratif hingga uang paksa (dwangsom).
“Kami mendesak Kepala DLH Kota Bekasi segera melaksanakan putusan ini tanpa syarat. Putusan pengadilan bukan untuk dinegosiasi,” tegasnya.
Jerry juga menyinggung potensi sanksi disiplin berat sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS apabila teguran tersebut kembali diabaikan.
Ia menegaskan, langkah hukum yang ditempuh AWPI bertujuan menegakkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Informasi yang diminta merupakan hak masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” pungkasnya. (Red)
