BANDAR LAMPUNG, Jelajah.co — Gerak cepat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung membongkar dugaan persoalan dalam program revitalisasi sekolah di Kabupaten Lampung Tengah mendapat apresiasi dari Konsorsium Aliansi Lembaga Masyarakat Bersatu Kawal Aspirasi (ALAM BAKA).
Ketua Konsorsium ALAM BAKA, Sudirman Dewa, menilai langkah Kejati Lampung yang terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam jabatan dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah di Lampung Tengah harus menjadi sinyal bahwa penggunaan anggaran pendidikan tidak boleh menjadi ruang bagi praktik penyimpangan.
“Kami mengapresiasi langkah Kejati Lampung yang melakukan pengusutan terhadap persoalan dana revitalisasi sekolah di Dinas Pendidikan Lampung Tengah. Ini langkah yang harus didukung karena menyangkut uang negara dan kepentingan dunia pendidikan,” kata Sudirman Dewa, Rabu (11/11/2026).
Apresiasi tersebut muncul setelah penyidik Kejati Lampung melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung Tengah, Selasa (10/11/2026).
Penggeledahan dilakukan dalam rangka penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam jabatan terkait pelaksanaan program revitalisasi sekolah dan madrasah.
Dalam kegiatan tersebut, penyidik memeriksa sejumlah pejabat dan pegawai, termasuk kepala dinas, serta membawa sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara, mulai dari dokumen, laptop, telepon genggam hingga perangkat rekaman CCTV. Penanganan perkara tersebut berada di bawah kewenangan Kejati Lampung.
Sudirman menegaskan, ALAM BAKA mendukung Kejati Lampung untuk tidak berhenti hanya pada pengungkapan persoalan revitalisasi sekolah di Lampung Tengah.
Menurutnya, aparat penegak hukum juga perlu melanjutkan pendalaman terhadap berbagai laporan dan dugaan persoalan program revitalisasi sekolah yang sebelumnya mencuat di Kota Bandar Lampung.
“Kalau di Lampung Tengah Kejati sudah menunjukkan keseriusan dalam melakukan pengusutan, maka kami juga mendorong agar persoalan revitalisasi sekolah di Kota Bandar Lampung yang selama ini menjadi perhatian publik tidak berhenti begitu saja. Harus ditelusuri secara terbuka dan tuntas,” tegasnya.
ALAM BAKA menilai, program revitalisasi sekolah sejatinya merupakan program yang diperuntukkan bagi peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan, pemotongan, tekanan maupun praktik setoran yang berpotensi membebani pelaksanaan program harus diusut berdasarkan alat bukti dan mekanisme hukum yang berlaku.
“Jangan sampai anggaran yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki ruang belajar dan fasilitas pendidikan justru berkurang atau diduga disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Ini menyangkut hak anak-anak untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak,” ujar Sudirman.
ALAM BAKA, kata dia, siap mendukung proses penegakan hukum sepanjang dilakukan secara profesional, objektif dan tidak tebang pilih.
Sudirman juga meminta Kejati Lampung menelusuri setiap informasi dan laporan yang berkaitan dengan dugaan persoalan dana revitalisasi sekolah, termasuk apabila ditemukan pola yang memiliki kemiripan di daerah lain.
“Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum. Sebaliknya, siapa yang tidak terbukti tentu harus diperlakukan secara adil. Yang kami dorong adalah pengungkapan fakta secara terang dan tidak ada yang ditutup-tutupi,” katanya.
Sebelumnya, Kejati Lampung telah melakukan serangkaian langkah dalam penanganan dugaan pemerasan dalam jabatan terkait Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah di Lampung Tengah. Sejumlah kepala sekolah juga telah dimintai keterangan dan diminta membawa dokumen pendukung sebelum penyidik melanjutkan langkah penggeledahan di kantor Disdikbud Lampung Tengah.
Kini, perhatian publik tertuju pada sejauh mana penyidik Kejati Lampung akan mengembangkan perkara tersebut dan mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab berdasarkan bukti hukum.
Bagi ALAM BAKA, langkah hukum di Lampung Tengah harus menjadi momentum untuk memastikan pengelolaan dana pendidikan, khususnya program revitalisasi sekolah, benar-benar diawasi dan bebas dari praktik yang merugikan negara maupun satuan pendidikan.
“ALAM BAKA mendukung Kejati Lampung untuk menuntaskan pengusutan di Lampung Tengah dan melanjutkan pengungkapan terhadap dugaan persoalan dana revitalisasi sekolah di Kota Bandar Lampung. Jangan ada ruang bagi penyimpangan dalam anggaran pendidikan,” pungkas Sudirman Dewa. (Red)
