JAKARTA, Jelajah.co — Dugaan penyimpangan proyek peningkatan Jalan Kubu Batu–Kota Jawa, Kabupaten Pesawaran, Lampung, senilai Rp11,96 miliar dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga Korporasi Rakyat mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Rabu (11/11/2026), menyerahkan laporan beserta dokumen pendukung dan mendesak aparat antirasuah mengusut pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab.
Dalam aksi tersebut, massa secara khusus meminta KPK memeriksa Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pesawaran, Dapit atau David Oktoriandi. Desakan itu didasarkan pada keterangannya bahwa yang bersangkutan menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR saat proses pencairan anggaran proyek, termasuk tahapan Provisional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO).
Koordinator Nasional Lembaga Korporasi Rakyat, Azahriansyah, menyebut proyek yang dibiayai APBD Tahun Anggaran 2025 dan dikerjakan CV Aulia Pratama tersebut diduga bermasalah dari sisi kualitas maupun pelaksanaan pekerjaan.
Proyek sepanjang 5.937 meter itu terdiri atas pekerjaan perkerasan hotmix sepanjang 4.617 meter dan rigid beton sepanjang 1.320 meter. Namun, menurut Azahriansyah, kondisi jalan dilaporkan telah mengalami kerusakan parah meski belum genap satu tahun sejak pengerjaan.
“Kami datang bukan dengan tangan kosong, kami bawa bukti lengkap ke KPK. Ini proyek yang harus diusut. Uang rakyat Rp11,96 miliar digunakan, tetapi belum genap setahun jalan sudah rusak. Kami memperkirakan potensi kerugian keuangan negara dalam proyek ruas Jalan Kubu Batu–Kota Jawa ini melampaui Rp3 miliar,” ujar Azahriansyah dalam orasinya.
Sorotan Korporasi Rakyat juga merujuk pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung terhadap proyek Dinas PUPR Pesawaran Tahun Anggaran 2025. Dalam laporan tersebut, disebutkan adanya kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada paket pekerjaan Jalan Kubu Batu–Kota Jawa dengan nilai lebih dari Rp162,5 juta.
Nilai itu merupakan bagian dari temuan kelebihan pembayaran pada enam paket proyek jalan yang secara keseluruhan mencapai sekitar Rp1,07 miliar.
Azahriansyah menduga persoalan proyek tidak hanya berkaitan dengan kualitas pekerjaan kontraktor. Ia juga menyoroti kemungkinan adanya penyimpangan dalam proses pengawasan, pemeriksaan hasil pekerjaan, hingga pencairan anggaran.
Menurut dia, dokumen pendukung seperti laporan harian, mingguan, dan data progres akhir pekerjaan perlu diperiksa untuk memastikan kesesuaian antara administrasi, realisasi fisik, dan pembayaran proyek.
Ia juga mengungkapkan bahwa saat pekerjaan berlangsung, seorang anggota DPRD Pesawaran disebut sempat meminta agar pekerjaan dibongkar ulang karena kualitasnya dinilai buruk. Namun, menurut Azahriansyah, permintaan tersebut tidak ditindaklanjuti kontraktor.
Ia mempertanyakan proses penerimaan hasil pekerjaan melalui PHO hingga pencairan dana pemeliharaan pada tahap FHO, sementara kondisi fisik jalan disebut telah mengalami kerusakan.
“Ketika kualitas pekerjaan sudah terlihat buruk, bahkan ada anggota DPRD yang meminta agar dibongkar ulang, tetapi tidak ditindaklanjuti. Kami mempertanyakan bagaimana proyek tersebut bisa dinyatakan diterima dan proses pencairannya berjalan,” tegasnya.
Korporasi Rakyat meminta KPK menelusuri peran seluruh pihak yang terlibat, mulai dari kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, pengawas dinas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), hingga panitia penerima hasil pekerjaan.
Di akhir aksi, perwakilan massa menyerahkan berkas laporan dan dokumen pendukung kepada bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. Laporan tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi penelusuran dugaan penyimpangan proyek infrastruktur di Kabupaten Pesawaran. (Red)
