BANTEN, Jelajah.co — Penindakan terhadap jenderal yang terseret dugaan pelanggaran hukum dinilai harus menjadi momentum pembenahan serius institusi penegak hukum. Gerakan Pemuda Ansor Banten mengingatkan, reformasi Polri tidak boleh berhenti pada penindakan sejumlah oknum, tetapi harus berujung pada sistem penegakan hukum yang tegas, transparan, dan bebas diskriminasi.
Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (PW GP Ansor) Banten, Tb. Adam Ma’rifat, menyatakan keprihatinannya terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat. Menurutnya, jabatan dan kekuasaan tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.
“Kami tentu saja prihatin dengan perilaku para oknum penegak hukum kita. Semoga ini menjadi pelajaran bahwa semua yang di atas bumi dan di bawah langit itu ada batasnya,” ujar Adam dalam siaran pers, Rabu (4/11/2026).
Adam menegaskan, penindakan terhadap aparat yang diduga melanggar hukum tidak boleh sekadar menjadi respons sesaat untuk meredam sorotan publik. Peristiwa tersebut harus menjadi pintu masuk reformasi institusi secara menyeluruh, terukur, dan berkelanjutan.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap Polri tidak cukup dibangun melalui pernyataan komitmen atau janji perubahan. Kepercayaan itu harus dibuktikan melalui keberanian menindak setiap pelanggaran tanpa melihat pangkat, jabatan, maupun kedekatan dengan pusat kekuasaan.
Ia juga menaruh harapan terhadap kepemimpinan Jenderal Suyudi agar penegakan hukum di tubuh Polri semakin profesional dan konsisten menjalankan prinsip supremasi hukum.
“Penegakan hukum Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi tidak boleh berhenti pada keberanian dan ketegasan semata, tetapi harus dibuktikan melalui konsistensi tindakan,” katanya.
Bagi Adam, persoalan mendasar dalam penegakan hukum adalah memastikan tidak ada perlakuan istimewa bagi mereka yang memiliki kekuasaan. Hukum harus berlaku setara, baik terhadap masyarakat biasa maupun pejabat dan aparat dengan pangkat tertinggi.
“Tegas terhadap siapa pun, tanpa pandang jabatan, kekuasaan, maupun kepentingan. Sebab, hukum kehilangan marwahnya ketika masih mengenal tebang pilih,” tegasnya.
PW GP Ansor Banten menyatakan mendukung langkah Polri dalam menindak setiap pelanggaran hukum. Namun, dukungan tersebut bukan berarti memberikan cek kosong kepada institusi kepolisian. Ansor berharap setiap proses penindakan benar-benar dijalankan secara transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Adam menilai, momentum penindakan terhadap sejumlah oknum aparat harus dimanfaatkan untuk membangun budaya penegakan hukum yang berintegritas. Pembenahan tidak boleh hanya menyasar individu yang tersandung perkara, tetapi juga harus menyentuh sistem pengawasan, mekanisme pertanggungjawaban, serta kultur kelembagaan.
“Sebagai bagian dari masyarakat kami mendukung langkah Polri menegakkan hukum setegak-tegaknya. Gas terus,” pungkasnya.
Bagi Ansor Banten, ukuran keberhasilan reformasi hukum bukan sekadar berapa banyak aparat yang ditindak, melainkan apakah setelahnya hukum benar-benar berdiri tanpa pandang bulu dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dapat dipulihkan. (RED)
