TASIKMALAYA, Jelajah.co — Aliansi Organis Indonesia (AOI) bersama Jaringan Masyarakat Tani Indonesia (JAMTANI) menggelar Konferensi Organik Indonesia 2026 di Auditorium Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (13/10/2026). Forum ini menyoroti pentingnya transformasi pertanian organik untuk membangun sistem pangan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Mengusung tema “Reorientasi Pertanian Organik untuk Transformasi Sistem Pangan Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan”, konferensi tersebut mempertemukan akademisi, pemerintah, praktisi, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas petani dari berbagai daerah.
Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Rapat Umum Anggota (RUA) AOI IX itu diikuti sekitar 300 peserta secara langsung dan 100 peserta daring. Sebelum konferensi, kegiatan diawali dengan program Farmers Goes to School, yang memperkenalkan produk unggulan dan inovasi pertanian adaptif iklim. Lebih dari 30 stan pameran turut menampilkan hasil budidaya organik dan teknologi pertanian.
Presiden AOI, Antonius Waspotrianto, mengatakan pertanian organik tidak semata-mata berkaitan dengan teknik budidaya, tetapi juga menyangkut kedaulatan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan bagi petani kecil.
“Pertanian organik bukan sekadar teknik bercocok tanam, melainkan strategi kebudayaan dan ekonomi untuk merebut kembali kedaulatan pangan,” ujarnya.
Konferensi dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Siliwangi, Prof. Dr. Eng. Ir. Aripin, IPU., ASEAN Eng. Forum tersebut juga menghadirkan paparan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, hasil riset perguruan tinggi, serta pengalaman pelaku usaha dalam mengembangkan ekosistem pertanian organik.
Dalam sesi utama, Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas, Jarot Indarto, S.P., M.T., M.Sc., Ph.D., diwakili Noor Avianto yang hadir secara daring. Ia memaparkan tantangan penurunan kualitas tanah yang berdampak pada produktivitas pertanian.
Berdasarkan paparan tersebut, sekitar 77 persen lahan sawah di Indonesia disebut mengalami penurunan kandungan Soil Organic Carbon (SOC) atau karbon organik tanah.
Noor menekankan perlunya perubahan pendekatan dalam pengembangan pertanian organik. Menurutnya, pengembangan sektor ini tidak cukup hanya melalui proyek jangka pendek atau penggantian input produksi, tetapi harus menjadi bagian dari transformasi sistem pangan nasional.
Ia menilai penciptaan pasar, edukasi konsumen, inovasi agroekologi, serta penguatan kelembagaan ekonomi petani seperti koperasi dan agregator menjadi faktor penting untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
Dari tingkat daerah, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran, Yadi Gunawan, S.Hut., M.M., yang mewakili Bupati Pangandaran, memaparkan strategi menghubungkan pertanian organik dengan sektor pariwisata.
Melalui konsep “Dari sawah ke meja wisata”, pemerintah daerah berupaya menghubungkan hasil pertanian organik dengan kebutuhan hotel, restoran, dan industri kuliner. Skema tersebut diharapkan memberi petani kepastian pasar sekaligus memperkuat identitas pangan lokal.
Aspek regulasi turut menjadi perhatian dalam konferensi. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda BRMP Kementerian Pertanian, Najmi Kamil Darusman, S.H., M.Kn., memaparkan perkembangan revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik.
Revisi tersebut ditargetkan selesai pada akhir 2026, dengan sejumlah fokus, antara lain pengaktifan kembali Otoritas Kompeten Pangan Organik (OKPO), pengakuan Sistem Penjaminan Partisipatif atau Participatory Guarantee System (PGS) bagi petani kecil, serta penyesuaian dengan SNI 6729:2025.
Sementara itu, perwakilan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat memaparkan kondisi lahan pertanian di wilayahnya. Dalam materi yang disampaikan, sekitar 88 persen lahan sawah di Jawa Barat disebut mengalami degradasi akibat penggunaan pupuk kimia dalam jangka panjang.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024, disebut mengembangkan program Pertanian Organik Rintisan dengan target 467 ribu hektare atau sekitar 50 persen dari luas baku sawah hingga 2029.
Persoalan regenerasi petani juga menjadi sorotan. Dosen Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi, Prof. Dr. Hj. Ida Hodiyah, Ir., M.P., mengacu pada data Sensus Pertanian 2023 yang mencatat proporsi petani generasi Z secara nasional sebesar 2,14 persen.
Menurutnya, target peningkatan produksi organik tidak akan tercapai secara optimal tanpa keterlibatan generasi muda. Ia mendorong pemanfaatan teknologi berbasis bahan lokal yang terjangkau, sekaligus menjadikan perguruan tinggi dan pesantren sebagai pusat pembelajaran serta pengembangan wirausaha pertanian organik.
Dari sisi usaha, pendiri Sayur Organik Merbabu (SOM), Shofyan Adi Cahyono, berbagi pengalaman mengembangkan bisnis pertanian organik berbasis komunitas muda. Ia menilai sektor ini memiliki peluang apabila dikelola dengan orientasi kewirausahaan, konsistensi mutu, pemasaran digital, serta rantai usaha yang terhubung dari proses budidaya hingga konsumen.
Diskusi bersama peserta, termasuk mahasiswa Agribisnis Universitas Siliwangi, turut membahas hambatan peralihan menuju pertanian organik dan pentingnya membangun pola pikir petani yang berorientasi bisnis. Dalam sesi tersebut, narasumber menyoroti perlunya dukungan kebijakan, kemudahan regulasi, serta program pengembangan petani muda.
Konferensi Organik Indonesia 2026 kemudian ditutup dan dilanjutkan dengan pembukaan Rapat Umum Anggota AOI IX oleh Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Yanti Hidyatun Zakiah, S.Hut., M.Si.
Melalui konferensi ini, AOI berharap kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, pelaku usaha, dan komunitas petani dapat menghasilkan langkah nyata untuk memperkuat pertanian organik serta membangun sistem pangan Indonesia yang mandiri, berkeadilan, dan berkelanjutan. (Mti)
