PALANGKA RAYA, Jelajah.co — Persoalan distribusi dan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi perhatian di Kalimantan Tengah di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang berdampak terhadap masyarakat.
Kalimantan Tengah saat ini masih berada dalam status tanggap darurat karhutla sejak 31 Agustus hingga 29 September 2026. Pemerintah bersama TNI, Polri, BPBD, dunia usaha, dan masyarakat terus melakukan pemadaman serta penanganan dampak kabut asap.
Di tengah kondisi tersebut, keluhan masyarakat mengenai antrean, ketersediaan, dan harga BBM kembali mencuat.
Pada Senin (14/9/2026), Aliansi Masyarakat Resah mendatangi Kantor Pertamina Patra Niaga Sales Area Retail Kalimantan Tengah di Palangka Raya untuk meminta keterbukaan mengenai kebijakan harga, kuota, dan distribusi BBM.
Pertamina Patra Niaga sebelumnya menyatakan telah meningkatkan pasokan BBM di Kalimantan Tengah sekitar 10 persen sebagai upaya mempercepat normalisasi antrean di sejumlah SPBU.
Pertamina juga menyebut kondisi kemarau dan karhutla menjadi salah satu faktor yang memengaruhi distribusi BBM karena kabut asap menyebabkan kendaraan pengangkut harus menyesuaikan kecepatan perjalanan akibat terbatasnya jarak pandang.
Ketua DPD Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kalimantan Tengah, Hadriansyah, meminta persoalan tersebut ditangani secara terbuka agar tidak menambah keresahan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah saat ini telah menghadapi pekerjaan besar dalam penanganan karhutla, mulai dari pemadaman, perlindungan kesehatan masyarakat, hingga menjaga aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
“Jangan sampai persoalan BBM berkembang menjadi persoalan politik yang justru menambah beban Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Masyarakat saat ini membutuhkan kepastian, pelayanan dan solusi, bukan polemik yang semakin memperkeruh keadaan,” kata Hadriansyah.
Ia mengatakan persoalan distribusi, ketersediaan, maupun harga BBM harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
“Kalau ada persoalan distribusi, jelaskan kepada masyarakat apa penyebabnya. Kalau ada penyesuaian harga, jelaskan dasar dan mekanismenya. Yang paling penting, jangan sampai masyarakat kecil menjadi pihak yang paling dirugikan,” ujarnya.
Hadriansyah mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pertamina, aparat penegak hukum, DPRD, serta pelaku usaha duduk bersama untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan pengawasan di SPBU dilakukan secara optimal.
Menurutnya, persoalan BBM tidak semestinya berkembang menjadi arena kepentingan politik praktis di tengah kondisi masyarakat yang sedang menghadapi dampak karhutla.
“Kita boleh berbeda pandangan, tetapi jangan menjadikan kesulitan masyarakat sebagai panggung kepentingan politik. Politik yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah politik kebijakan, bagaimana pemerintah dan semua pihak menghadirkan solusi nyata,” tegasnya.
AWPI Kalteng juga meminta masyarakat tetap kritis terhadap kebijakan publik, namun tetap mengedepankan fakta dan solusi.
“Kritik itu penting sebagai kontrol sosial. Tetapi kritik yang baik harus memberikan jalan keluar. Di tengah kabut asap seperti sekarang, mari kita bersama-sama menjaga Kalteng agar tetap kondusif,” kata Hadriansyah.
AWPI berharap persoalan distribusi dan harga BBM dapat segera diselesaikan melalui koordinasi dan keterbukaan informasi sehingga penanganan karhutla, perlindungan kesehatan masyarakat, dan pemulihan aktivitas ekonomi tetap menjadi prioritas. (Rahmi)
