Mesuji – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mesuji kembali disorot atas dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Tuduhan ini muncul terkait pengadaan alat kesehatan (alkes) yang diduga dimonopoli oleh perusahaan yang sama setiap tahun. Selain itu, ada indikasi kuat bahwa dana BOK dijadikan sarana keuntungan pribadi dan kelompok, tanpa adanya transparansi dalam penggunaannya. Pengadaan barang yang didanai oleh BOK diduga sering tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang seharusnya terinci dan jelas.
Ahmad, Koordinator Penggiat Anti Korupsi Lampung, menyatakan bahwa penyimpangan seperti ini diduga sudah menjadi praktik tahunan di Dinkes Mesuji. Ia menilai, dana BOK seolah telah menjadi “bancakan” atau ajang keuntungan bagi pihak tertentu yang seharusnya bertanggung jawab atas penggunaannya.
“Dana BOK seharusnya digunakan untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi melalui monopoli pengadaan. Praktik seperti ini sangat merugikan rakyat,” tegas Ahmad.
Selain itu, Ahmad menyoroti bahwa anggaran perjalanan dinas tahun 2023 yang mencapai Rp7,5 miliar terkesan berlebihan dan merugikan masyarakat. Ia mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serius mengawasi penggunaan anggaran di Mesuji, khususnya di Dinas Kesehatan.
“Anggaran sebesar ini perlu pengawasan ketat dari PJ Bupati agar tidak disalahgunakan,” tambahnya.
Ahmad juga mengungkapkan rencananya untuk membawa kasus ini ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Ia berharap Penjabat (PJ) Bupati Mesuji dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di wilayahnya.
“Kami berharap PJ Bupati Mesuji memperhatikan transparansi dan akuntabilitas SKPD. Jangan sampai anggaran besar ini justru terus disalahgunakan dan merugikan masyarakat, khususnya anggaran BOK tahun 2024 ini yang mencapai angka Rp. 13 Miliar,” ujarnya.
Hingga berita ini ditulis, pihak Dinkes Mesuji belum memberikan tanggapan resmi. Masyarakat berharap kasus ini segera mendapat perhatian serius demi perbaikan layanan kesehatan di Mesuji.
/(Red)
