JAKARTA, Jelajah.co — Tumpukan sampah dan bau busuk yang dikeluhkan masyarakat Jakarta Pusat kini menjadi sorotan Front Rakyat dan Mahasiswa Madani Seluruh Indonesia (FORMMASI). Organisasi tersebut mempertanyakan efektivitas pengelolaan pelayanan kebersihan hingga transparansi pengelolaan retribusi persampahan di wilayah Jakarta Pusat.
Sorotan itu disampaikan FORMMASI saat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).
Massa menilai persoalan sampah tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan rutin semata. Di tengah anggaran publik yang dialokasikan untuk pelayanan kebersihan dan adanya potensi penerimaan dari retribusi persampahan, masyarakat masih dihadapkan pada tumpukan sampah, bau menyengat, dan kekhawatiran terhadap dampak kesehatan.
Aksi FORMMASI juga mendapat dukungan dari masyarakat Jakarta Pusat.
Seorang warga yang memperkenalkan dirinya sebagai Ibu Cantik turut menyampaikan keresahan terhadap persoalan sampah yang dinilai semakin mengganggu kehidupan masyarakat.
Menurutnya, tumpukan sampah yang tidak tertangani dengan baik bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga menimbulkan bau busuk dan berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat.
Persoalan sampah, kata dia, bukan sekadar urusan estetika dan kebersihan, melainkan menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan pelayanan publik yang layak.
Ibu Cantik bahkan menyatakan siap membangun konsolidasi bersama FORMMASI, masyarakat, pedagang, dan elemen masyarakat pasar untuk membawa persoalan tersebut langsung ke Balai Kota.
“Saya siap melakukan konsolidasi bersama masyarakat pasar dan masyarakat DKI Jakarta untuk berbondong-bondong menyampaikan aspirasi kepada Bapak Gubernur terkait persoalan sampah yang menimbulkan bau busuk dan dikhawatirkan menyebarkan penyakit. Kami ingin persoalan ini mendapatkan perhatian dan penyelesaian nyata dari pemerintah,” tegasnya.
Anggaran Jalan, Sampah Menumpuk
Ketua Umum FORMMASI menilai persoalan tersebut harus dilihat lebih jauh, terutama terkait pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik dan efektivitas tata kelola pelayanan kebersihan.
Menurutnya, pemerintah setiap tahun mengalokasikan anggaran APBD untuk operasional kebersihan. Selain itu, terdapat potensi penerimaan daerah dari retribusi pelayanan persampahan di kawasan permukiman, perdagangan, perkantoran hingga pasar.
Namun, seluruh sumber daya tersebut, menurut FORMMASI, harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai anggaran publik terus dialokasikan, potensi retribusi terus dihimpun, tetapi masyarakat justru harus berhadapan dengan tumpukan sampah, bau busuk, dan lingkungan yang tidak sehat,” tegas Ketua Umum FORMMASI.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan, kualitas pelayanan, dan pertanggungjawaban pengelolaan kebersihan di Jakarta Pusat.
FORMMASI kemudian menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapatkan evaluasi dan pemeriksaan menyeluruh.
Pertama, persoalan manajemen operasional dan mitigasi pengangkutan sampah. Pengelolaan armada dan fasilitas kebersihan, menurut FORMMASI, harus didukung standar operasional yang jelas, pemeliharaan berkala serta ketersediaan armada cadangan.
Gangguan operasional tidak boleh menjadi alasan yang berujung pada penumpukan sampah di ruang publik dan kawasan aktivitas ekonomi masyarakat.
Kedua, FORMMASI mempertanyakan transparansi dalam pemungutan, pencatatan dan penyetoran retribusi persampahan dari sektor komersial maupun non-domestik.
Menurut FORMMASI, setiap penerimaan yang bersumber dari masyarakat harus dikelola secara transparan, akuntabel dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketiga, organisasi tersebut juga menyoroti pentingnya pemeliharaan preventif dan pengawasan lingkungan.
FORMMASI menilai pengelolaan kebersihan tidak boleh hanya berhenti pada rutinitas menyapu dan mengangkut sampah.
Pemerintah, menurut mereka, harus memastikan adanya sistem pengurangan dan pemilahan sampah, pengangkutan terjadwal, pengawasan titik pembuangan hingga penanganan dampak lingkungan secara berkelanjutan.
“Sudin LH tidak boleh hanya menjalankan rutinitas sapu dan angkut tanpa memastikan persoalan sampah diselesaikan dari hulu sampai hilir. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem kerja, pengawasan, pemeliharaan armada, hingga transparansi pengelolaan retribusi. Prinsip good governance tidak boleh berhenti sebagai slogan di atas kertas,” ujarnya.
Siap Bawa Massa ke Balai Kota
FORMMASI menegaskan persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai keluhan biasa.
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta diminta memberikan penjelasan terbuka sekaligus melakukan evaluasi terhadap pelayanan kebersihan di wilayah tersebut.
Sebagai tindak lanjut, FORMMASI menyatakan akan menginisiasi konsolidasi bersama masyarakat, pedagang dan elemen masyarakat pasar untuk menghimpun aspirasi.
Massa bahkan berencana menyampaikan langsung tuntutan tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota.
FORMMASI menilai persoalan sampah tidak boleh terus berulang dan hanya diselesaikan melalui langkah sementara.
Masyarakat, kata mereka, membutuhkan kebijakan konkret, sistem pengelolaan yang transparan dan pelayanan kebersihan yang benar-benar berjalan.
Bagi FORMMASI, anggaran kebersihan dan retribusi persampahan bukan sekadar persoalan administrasi.
Setiap rupiah anggaran dan penerimaan yang dikelola pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan melalui pelayanan publik yang nyata: lingkungan yang bersih, sehat, dan layak bagi masyarakat. (Red)
