DENPASAR, Jelajah.co — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meraih BMPS Award 2026 kategori Ing Ngarsa Sung Tuladha dari Dewan Pengurus Nasional Badan Musyawarah Perguruan Swasta (DPN BMPS). Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusi dan kepemimpinannya dalam mendukung keberlangsungan serta kemajuan pendidikan swasta di Lampung.
Penghargaan itu ditetapkan melalui Surat Keputusan DPN BMPS Nomor 13/SKEP/DPN-BMPS/XII-2026. Dalam piagamnya, Rahmat Mirzani dinilai memiliki dedikasi, keteladanan, dan kepemimpinan inspiratif dalam mendukung pendidikan swasta di Bumi Ruwa Jurai.
Gubernur Lampung tidak hadir langsung dalam penerimaan penghargaan tersebut. Pengambilan penghargaan diwakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico.
Rahmat Mirzani menjadi satu dari tujuh kepala daerah penerima BMPS Award 2026. Enam penerima lainnya yakni Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, Bupati Labuhanbatu Maya Hasmita, Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, Wali Kota Padang Fadly Amran, serta Gubernur Bali I Wayan Koster.
Salah satu kebijakan pendidikan Lampung yang menjadi perhatian dalam pemberian penghargaan tersebut adalah penataan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), terutama dalam menjaga keseimbangan kesempatan antara sekolah negeri dan swasta.
Dalam dua tahun terakhir, Pemprov Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembenahan mekanisme penerimaan murid baru dengan mengedepankan seleksi yang objektif, transparan, dan terukur.
Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah penggunaan Computer Assisted Test (CAT) dalam seleksi akademik. Pada SPMB 2026, misalnya, jalur domisili SMA juga menggunakan tes akademik sebagai dasar penentuan kelulusan, sementara domisili menjadi persyaratan pendaftaran.
Pemprov Lampung juga mengarahkan sekolah negeri agar menerima murid sesuai daya tampung dan ketentuan jumlah rombongan belajar. Dengan demikian, sekolah negeri tidak semestinya menambah murid melebihi kapasitas yang telah ditetapkan.
Penataan tersebut diharapkan turut membuka ruang bagi sekolah swasta untuk mendapatkan peserta didik, khususnya calon murid yang tidak tertampung di sekolah negeri. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan lembaga pendidikan swasta yang selama ini menghadapi tantangan dalam memperoleh peserta didik dan memenuhi kebutuhan operasional.
BMPS menilai keberlangsungan pendidikan swasta perlu menjadi bagian dari perhatian pemerintah. Sekolah negeri dan swasta sama-sama memiliki peran dalam menyediakan akses pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Penganugerahan BMPS Award 2026 merupakan bagian dari rangkaian Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I BMPS 2026 sekaligus peringatan HUT ke-55 BMPS Nasional. Kegiatan berlangsung di Bali pada 11–13 November 2026.
Pembukaan kegiatan dan penganugerahan penghargaan digelar Rabu (11/11/2026) di Taman Budaya Bali Werdhi Budaya Art Centre, Denpasar. Acara dibuka Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, serta dihadiri Ketua Umum BMPS Nasional Ki Dr. Saur Panjaitan XIII dan Gubernur Bali I Wayan Koster.
Mukernas tersebut juga membahas sejumlah isu strategis pendidikan, mulai dari pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), pembelajaran coding, hingga sinergi pemerintah dan penyelenggara pendidikan swasta dalam meningkatkan mutu serta keberlanjutan pendidikan nasional.
Salah satu agenda menghadirkan praktisi teknologi informasi dan pendidikan Prof. Dr. R. Eko Indrajit untuk membahas strategi pengelolaan pendidikan swasta di era digital. Forum lainnya membahas posisi pendidikan swasta dalam Rapor Pendidikan dengan menghadirkan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Toni Toharudin.
BMPS Award kategori Ing Ngarsa Sung Tuladha mengandung filosofi bahwa seorang pemimpin harus mampu menjadi teladan. Bagi Pemprov Lampung, penghargaan ini diharapkan menjadi dorongan untuk terus memperkuat pemerataan akses, meningkatkan kualitas pendidikan, serta menjaga keberlangsungan sekolah negeri dan swasta.(Red)
