Lampung, Jelajah.co – Lampung kembali bergolak dengan isu harga singkong yang terus menghantui kesejahteraan petani lokal. Di tengah kondisi ini, Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin, mengeluarkan pernyataan tegas tentang pelarangan impor tapioka, yang sontak menuai perhatian publik. Namun, langkah berani ini justru memunculkan dugaan adanya “jebakan” politik yang ditujukan kepada Samsudin di masa akhir kepemimpinannya.
Dugaan tersebut mencuat dari dinamika internal yang terjadi di lingkup Pemerintah Provinsi Lampung. Subordinasi antara Pj Gubernur dengan dinas-dinas terkait, seperti Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan, terlihat kurang solid. Sebagai contoh, meski isu harga singkong telah menjadi perbincangan hangat, kedua dinas ini tampaknya belum memberikan respons yang signifikan. Bahkan, dalam sebuah rapat koordinasi, Dinas Ketahanan Pangan sempat menyatakan bahwa singkong bukanlah komoditas utama. Pernyataan ini dinilai banyak pihak sebagai bentuk pelemahan terhadap upaya Pj Gubernur dalam melindungi petani lokal.
“Singkong jelas memiliki dampak besar bagi perekonomian petani Lampung. Jika dianggap bukan komoditas utama, lalu siapa yang bertanggung jawab atas turunnya harga yang menyulitkan mereka?” tanya Pengamat Politik dan Pemerintahan, Rian Bima Sakti.
Langkah Berani atau Posisi yang Rentan?
Pj Gubernur Samsudin tentu tidak mengambil langkah ini tanpa pertimbangan. Sebagai seorang pemimpin, ia pasti melibatkan tim ahli dan dinas terkait untuk menganalisis situasi sebelum mengeluarkan kebijakan. Namun, jika dinas-dinas tersebut tidak memberikan data dan rekomendasi yang memadai, Pj Gubernur berada dalam posisi yang sulit. Tindakan tegas seperti melarang impor tapioka bisa menjadi bumerang jika kebijakan tersebut tidak didukung oleh dasar hukum yang kuat.
Di sisi lain, ada anggapan bahwa pernyataan Samsudin ini hanyalah strategi untuk menarik perhatian pemerintah pusat agar lebih peduli terhadap masalah di Lampung. Dengan memberikan sinyal kuat, ia berharap agar kebijakan yang melindungi petani singkong segera dikeluarkan oleh otoritas pusat. Namun, tanpa dukungan dari Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan, upaya ini tampaknya sulit membuahkan hasil.
Dugaan “Jebakan” di Masa Akhir
Dugaan adanya “jebakan” untuk Samsudin bukan tanpa alasan. Beberapa pihak menduga bahwa subordinasi yang lemah dan kurangnya dukungan dari dinas terkait sengaja dibiarkan agar Pj Gubernur terlihat tidak efektif. Situasi ini menjadi semakin kompleks jika dilihat dari perspektif politik, di mana masa akhir jabatan sering kali menjadi momen kritis bagi seorang pejabat.
“Tanpa koordinasi yang baik, kebijakan Pj Gubernur akan mudah diserang. Apalagi, jika dinas-dinas terkait malah terlihat pasif di tengah isu besar seperti ini,” tambah Pengamat Politik dan Pemerintahan, Rian Bima Sakti.
Petani Menunggu Solusi Nyata
Sementara itu, para petani di Lampung hanya bisa berharap ada solusi nyata dari pemerintah. Penurunan harga singkong yang signifikan telah membuat banyak petani terpuruk. Dalam kondisi ini, kebijakan yang melarang impor tapioka sebenarnya bisa menjadi angin segar, asalkan benar-benar diterapkan dan didukung oleh semua pihak.
Pj Gubernur Samsudin sendiri telah meminta Dinas Perdagangan untuk mengajukan permintaan resmi kepada Kementerian Perdagangan agar menghentikan impor tapioka, khususnya di Lampung. Ia juga meminta para petani untuk meningkatkan kualitas panen sehingga hasilnya dapat menyamai produk impor. Dengan demikian, pabrik-pabrik tidak lagi memiliki alasan untuk membeli dengan harga rendah.
Pemerintah Provinsi Lampung harus segera memperbaiki koordinasi internal agar kebijakan yang diambil tidak hanya menjadi pernyataan semata. Jika tidak, isu harga singkong ini bisa menjadi catatan buruk bagi kepemimpinan Samsudin dan memperburuk kondisi petani di daerah tersebut.
Akankah Samsudin Mampu Menyelesaikan Tantangan?
Kini, semua mata tertuju pada Pj Gubernur Samsudin. Apakah ia mampu melewati tantangan ini dan membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi pemimpin yang tegas dan efektif? Atau justru, pernyataannya tentang pelarangan impor tapioka menjadi bagian dari skenario yang dirancang untuk menjatuhkannya?
Waktu akan menjawab. Namun, yang pasti, nasib petani singkong Lampung tidak boleh lagi menjadi korban dari tarik-menarik kepentingan di pemerintahan. Mereka membutuhkan kebijakan yang konkret, bukan sekadar wacana di atas meja rapat. (Aby/Red).
