Bandar Lampung, Jelajah.co – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi KERAMAT Lampung menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Kamis pagi. Aksi ini merupakan bentuk protes keras atas dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengelolaan anggaran Pemkab Mesuji tahun 2024.
Dipimpin oleh orator bernama Sando, massa yang berjumlah sekitar 50 orang tersebut menyerukan tuntutan agar Kejati Lampung dan BPK RI Perwakilan Lampung segera mengambil langkah konkret dalam menangani berbagai dugaan penyimpangan anggaran yang melibatkan sejumlah pejabat daerah.
“Rakyat butuh keadilan, bukan pencitraan! Jika Kejati dan BPK RI diam, kami anggap ikut melindungi pelaku kejahatan anggaran di Mesuji,” teriak Sando dalam orasinya. (22/05/25)
Koordinator Aliansi KERAMAT Lampung, Sudirman Dewa, menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar reaksi spontan, melainkan bagian dari rangkaian pengawalan terhadap penegakan hukum di Mesuji.
“Kami tidak akan mundur selangkah pun. Kami ingin Kejati serius, dan BPK segera membuka hasil audit investigatif kepada publik. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Jika hukum tidak tajam kepada koruptor, maka kami akan terus turun ke jalan,” tegasnya.
Sudirman menyebut bahwa pihaknya telah mengantongi data dugaan penyimpangan anggaran dari berbagai satuan kerja di Mesuji. Ia juga menyoroti praktik pengondisian proyek dan dugaan pemufakatan jahat yang dilakukan oknum di lingkup sekretariat hingga dinas teknis.
Aksi yang berlangsung damai ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Perwakilan massa sempat diterima oleh petugas Kejati Lampung untuk menyerahkan dokumen pernyataan sikap dan bukti awal.
Dugaan Penyimpangan Anggaran yang Disorot KERAMAT
Sekretariat DPRD Mesuji:
-
Belanja mebel: Rp 408,8 juta
-
Meja kerja pejabat: Rp 80 juta
-
Perjalanan dinas 17 kali: Rp 26,9 miliar
-
Konsumsi rapat 14 kali: Rp 812,9 juta
Sekretariat Daerah Mesuji:
-
Honor pramubakti: Rp 300 juta
-
Paket jamaah haji: Rp 131,8 juta
-
Sewa dekorasi kegiatan: Rp 953 juta
-
Jamuan tamu: Rp 1,89 miliar
-
Sewa kerajinan: Rp 82,5 juta
-
Belanja gedung & halaman: Rp 413,1 juta
Dinas Perikanan Mesuji:
-
Produk olahan ikan: Rp 120,2 juta
-
Pakan & bahan baku: Rp 92,6 juta
-
Kolam labuh: Rp 918,5 juta
Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman:
-
Jalan & drainase: Rp 10,2 miliar
-
Pembangunan pagar (CV Martha Abdi): Rp 768,4 juta
-
Appraisal tanah RSUD: Rp 50 juta
-
Tenaga Ahli Kumuh: Rp 90 juta
-
Perjalanan dinas: Rp 460,4 juta
Dinas Sosial Mesuji:
-
Alat bantu & sembako: Rp 122,2 juta
Dinas Koperasi & UMKM Mesuji:
-
Renovasi pasar rakyat: Rp 198,7 juta
-
Pameran dan dekorasi: Rp 200 juta
-
Belanja mebel & sofa: Rp 235,3 juta
Dinas Ketahanan Pangan Mesuji:
-
Bantuan benih & sarana pertanian: Rp 70 juta
-
Paket benih & pestisida: Rp 210 juta
-
Cadangan beras pemerintah: Rp 133,9 juta
Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata:
-
Belanja mebel & gym: Rp 300 juta
-
Pakaian olahraga: Rp 48,8 juta
-
EO Muli Mekhanai: Rp 80 juta
-
Pakan ayam, burung, jagung, dll: Rp 106 juta
KERAMAT Lampung mendesak agar seluruh item anggaran tersebut diaudit secara investigatif oleh BPK RI, dan jika ditemukan pelanggaran, aparat penegak hukum harus menindak tegas siapapun yang terlibat, tanpa pandang bulu. (Red)
