Oleh: Sadam Sengaji
Program Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah sebagai solusi strategis untuk memperkuat ekonomi desa terdengar menjanjikan di atas kertas. Target ambisius membentuk 70.000 hingga 80.000 koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia tampak seperti simbol kebangkitan ekonomi kerakyatan. Namun, sejumlah pakar menyuarakan kekhawatiran serius bahwa program ini bisa berubah menjadi proyek gagal yang mahal dan menyisakan jejak ketidakefisienan.
Beberapa kritik tajam datang dari kalangan koperasi sendiri, pakar Hukum dan Koperasi, Prof. Jimly Asshiddiqie, menyebut bahwa penamaan “Merah Putih” terlalu politis dan tidak mencerminkan semangat kolektif koperasi sebagai entitas ekonomi rakyat. Ia bahkan menekankan bahwa pendekatan kuantitatif sekadar memperbanyak koperasi tanpa jaminan kualitas, hanyalah pemborosan sumber daya.
Lebih dari sekadar nama dan angka, program ini juga berpotensi tumpang tindih dengan lembaga desa lain seperti BUMDes. Mengapa negara merasa perlu membangun koperasi dari nol, padahal institusi ekonomi desa yang sudah mapan bisa diperkuat? Kekhawatiran soal pemborosan anggaran, keterbatasan kapasitas SDM, dan potensi konflik kepentingan makin masuk akal jika melihat sejarah panjang kegagalan program top-down di desa.
Kritik lainnya menyentuh esensi koperasi itu sendiri, lembaga yang lahir dari dan untuk rakyat, bukan hasil desain birokrasi pusat. Ketika prinsip bottom-up diabaikan, koperasi hanya menjadi alat proyek, bukan kebutuhan komunitas. Ini berisiko menjadikan koperasi sekadar formalitas di atas kertas, tanpa aktivitas nyata di lapangan.
Penting untuk menanamkan pemahaman tentang koperasi kepada para pengurus dan anggota sejak awal, agar koperasi tidak dikelola seperti Perseroan Terbatas (PT). Keduanya memiliki filosofi yang sangat berbeda: PT berorientasi pada keuntungan investor, sedangkan koperasi berlandaskan prinsip keanggotaan, partisipasi demokratis, dan keadilan sosial. Tanpa pemahaman ini, koperasi rawan menyimpang—menjadi elitis, tertutup, bahkan eksploitatif terhadap anggotanya sendiri. Sebuah ironi dari semangat koperasi sejati.
Pemerintah seharusnya belajar dari sejarah Koperasi Unit Desa (KUD) di era Orde Baru yang gagal berkembang secara berkelanjutan. Banyak KUD dibentuk secara seragam dan dipaksakan dari atas, tanpa mempertimbangkan relevansi lokal. Akibatnya, KUD menjadi beban administrasi tanpa manfaat nyata bagi warga desa, bahkan banyak yang akhirnya mati suri. Jangan sampai Koperasi Merah Putih mengulang jejak serupa—hidup karena proyek, lalu mati ketika proyek selesai.
Untuk menghindari kegagalan serupa, pemerintah perlu mengubah pendekatan dari top-down menjadi kolaboratif. Salah satu langkah strategis yang layak dipertimbangkan adalah menggandeng mitra profesional yang telah berpengalaman dalam pengembangan koperasi. Dekopin sebagai organisasi koperasi nasional dapat menjadi penghubung antara pemerintah dan gerakan koperasi rakyat. Lapenkop bisa berperan dalam memberikan pelatihan manajerial dan kewirausahaan kepada pengurus koperasi di desa secara sistematis. Sementara itu, Ikopin (Institut Koperasi Indonesia) dapat menjadi mitra strategis dalam pengembangan riset, pendidikan, dan pendampingan teknis berbasis akademik, demi memastikan koperasi desa memiliki daya tahan dan daya saing.
Dengan membangun kemitraan strategis, program Koperasi Merah Putih bisa lebih berkelanjutan, berbasis pada kebutuhan riil masyarakat, serta didukung oleh ekosistem kelembagaan yang solid dan berpengalaman. Pemerintah perlu menyadari bahwa keberhasilan koperasi tidak lahir dari instruksi, melainkan dari kebutuhan nyata masyarakat dan keterlibatan mereka sejak awal. Revitalisasi KUD dan BUMDes yang sudah ada, dengan dukungan mitra koperasi seperti Dekopin, Lapenkop, dan Ikopin, jauh lebih bijak dibanding membentuk lembaga baru tanpa fondasi yang kuat.
