KOTA BEKASI, Jelajah.co – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto merombak jajaran birokrasi dengan melantik 24 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Jumat (31/7/2026).
Di balik pelantikan tersebut, Tri menyampaikan pesan tegas kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN): jangan alergi terhadap kritik masyarakat dan jangan tertinggal dalam penguasaan teknologi.
Pelantikan yang digelar di Aula Nonon Sonthanie itu mencakup 4 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), 13 Pejabat Administrator (Eselon III), serta 7 Pejabat Pengawas (Eselon IV). Acara tersebut dihadiri Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi, Sekretaris Daerah Junaedi, Ketua TP PKK Kota Bekasi Wiwiek Hargono, serta jajaran kepala perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Tri menegaskan bahwa mutasi dan promosi jabatan bukan sekadar rotasi personel, melainkan langkah strategis memperkuat birokrasi agar mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis.
Ia meminta para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan tugas barunya, meningkatkan kompetensi, serta menghadirkan inovasi dalam setiap pelayanan kepada masyarakat.
“Kita harus cepat belajar, cepat berpikir, dan cepat bergerak. Mekanisme seleksi yang telah dilakukan merupakan bagian dari upaya membangun birokrasi yang profesional dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya
Menurutnya, kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta mengubah pola kerja birokrasi yang lambat menjadi pemerintahan yang responsif terhadap setiap persoalan warga.
Salah satu penekanan yang disampaikan Tri adalah keterbukaan terhadap kritik publik. Ia secara khusus meminta seluruh kepala dinas, camat, dan lurah tidak menutup kolom komentar di media sosial hanya karena mendapat kritik dari masyarakat.
“Jangan pernah menutup kolom komentar di media sosial. Biarkan masyarakat menyampaikan kritik dan masukan. Itu menjadi bagian dari evaluasi sekaligus bentuk pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah,” tegasnya.
Tri juga mengingatkan bahwa era digital menuntut setiap pejabat pemerintah mampu memanfaatkan teknologi informasi sebagai instrumen pelayanan.
Menurutnya, media sosial bukan hanya sarana publikasi, tetapi juga kanal untuk menyerap aspirasi dan mempercepat penyelesaian persoalan masyarakat.
“Lurah, camat, hingga kepala dinas jangan sampai gaptek. Gunakan teknologi untuk mendengar keluhan warga dan memastikan pelayanan berjalan cepat, tepat, dan efektif,” katanya.
Mengakhiri arahannya, Tri menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijaga dengan integritas dan tanggung jawab. Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik membuktikan kinerjanya melalui pelayanan yang berdampak langsung bagi masyarakat, bukan sekadar menjalankan rutinitas birokrasi.
“Jaga marwah jabatan yang telah dipercayakan. Tunjukkan integritas, profesionalisme, dan dedikasi agar kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Bekasi,” pungkasnya.
