MALANG, Jelajah.co — Dewan Pimpinan Daerah LSM LIRA Kabupaten Malang menyoroti polemik pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diduga diwarnai pembebanan biaya kepada masyarakat di luar ketentuan.
Bupati LSM LIRA Kabupaten Malang, Sri Agus Mahendra, meminta pemerintah daerah dan instansi terkait memperketat pengawasan serta mengambil langkah tegas apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan program tersebut.
Sorotan itu mencuat menyusul adanya dugaan penarikan biaya hingga Rp600 ribu kepada masyarakat dalam pelaksanaan PTSL di sejumlah desa di Kabupaten Malang.
“Kami berharap pemerintah, baik pemerintah daerah maupun instansi terkait, bersikap tegas dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program PTSL. Jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan akibat pembebanan biaya yang tidak sesuai ketentuan,” tegas Sri Agus Mahendra saat ditemui di Sekretariat Bersama LSM LIRA, Jalan Indrokilo Selatan Nomor 7, Bedali, Kecamatan Lawang, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Sri Agus, PTSL sejatinya merupakan program pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat dan mempermudah proses penerbitan sertifikat.
Namun, pelaksanaannya harus tetap berpedoman pada regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Jangan sampai program yang tujuannya membantu masyarakat justru menimbulkan persoalan baru akibat dugaan penyalahgunaan kewenangan atau ketidakpahaman aparatur terhadap aturan,” ujarnya.
LSM LIRA turut menyoroti informasi mengenai dugaan penarikan biaya Rp600 ribu dalam pelaksanaan PTSL di Desa Dawuan dan Desa Wonomulyo, Kecamatan Poncokusumo, yang sebelumnya telah menjadi pemberitaan sejumlah media.
Sri Agus menilai persoalan tersebut perlu ditelusuri secara objektif dan tidak boleh berhenti pada asumsi.
Menurutnya, pemerintah juga perlu memastikan aparatur desa memahami batas kewenangan dan aturan teknis dalam pelaksanaan PTSL agar tidak mengambil kebijakan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
“Setiap kebijakan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai masyarakat dirugikan, tetapi di sisi lain jangan pula aparatur desa terseret persoalan hukum hanya karena tidak memahami aturan,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah LSM LIRA Kabupaten Malang, Immanuel Darmawan, menegaskan transparansi menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program PTSL.
Ia meminta pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), aparat pengawasan, hingga penegak hukum melakukan evaluasi apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan program tersebut.
“Transparansi dalam penentuan biaya, keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta kejelasan dasar hukum harus menjadi perhatian. Setiap dugaan pelanggaran harus ditindaklanjuti secara profesional dan berdasarkan bukti,” tegas Immanuel.
LSM LIRA juga meminta masyarakat tidak takut melaporkan apabila menemukan dugaan pembebanan biaya yang dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
“Jangan sampai program pemerintah yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru menjadi persoalan karena lemahnya pengawasan. Kami berharap ada langkah konkret, evaluasi, dan penindakan apabila memang ditemukan pelanggaran,” ujarnya.
LSM LIRA Kabupaten Malang menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan PTSL sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial agar program tersebut berjalan sesuai ketentuan, tidak merugikan masyarakat, serta memberikan kepastian hukum sebagaimana tujuan awalnya. (Kaperwil Jatim)
