JAKARTA, Jelajah.co — Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pengelolaan ekosistem gambut sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Keputusan tersebut diambil setelah Prabowo berdiskusi dengan sejumlah akademisi dan pakar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Pemerintah ingin pengelolaan gambut ke depan lebih kuat ditopang riset, data ilmiah, pemetaan, serta pengetahuan lokal.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan keterlibatan ilmuwan diperlukan untuk memperkuat kebijakan pengelolaan gambut berbasis pengetahuan dan hasil penelitian.
“Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting,” kata Brian.
BPGMN nantinya didukung pemetaan yang lebih komprehensif untuk mengidentifikasi karakteristik dan potensi lahan gambut. Pemetaan itu juga diarahkan untuk menentukan kawasan yang sesuai bagi budidaya tanaman, perikanan, maupun bentuk pemanfaatan lainnya.
Pencegahan Karhutla Dimulai dari Desa
Selain pendekatan berbasis sains, Prabowo juga mendorong penguatan peran masyarakat desa dalam mencegah dan menangani kebakaran gambut.
Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dinilai memiliki posisi penting karena berada paling dekat dengan lokasi kejadian sehingga dapat melakukan respons awal secara cepat.
Sejumlah praktik berbasis teknologi juga dibahas dalam pertemuan tersebut, termasuk penggunaan pompa untuk mempercepat penanganan kebakaran.
Kepala BRIN Arif Satria mengatakan pendekatan pencegahan ke depan diarahkan berbasis desa. Masyarakat setempat akan dilibatkan karena memiliki kedekatan dengan sumber daya di lingkungan mereka.
Riset hingga Kearifan Lokal Jadi Rujukan
Prabowo juga meminta penelitian dan kajian mengenai gambut terus dikembangkan. Pengetahuan serta praktik kearifan lokal yang sudah berjalan di masyarakat turut didorong menjadi referensi dalam pengelolaan gambut.
Aspek edukasi juga menjadi perhatian, termasuk melalui sekolah dan pengembangan kurikulum mengenai pentingnya menjaga ekosistem gambut serta mencegah kebakaran.
Pemerintah juga membahas penguatan teknologi deteksi dini, termasuk pemantauan titik panas atau hotspot. BRIN menyatakan teknologi kecerdasan buatan akan terus dikembangkan untuk membantu mendeteksi potensi kebakaran lebih awal.
Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyebut pembahasan di Istana turut mencakup penanganan ketika kebakaran terjadi, perlindungan ekosistem gambut, serta pemilihan tanaman dan varietas yang sesuai dengan karakteristik lahan gambut.
Pemerintah menyebut luas lahan gambut Indonesia mencapai lebih dari 33 juta hektare. Pengelolaannya diarahkan tidak hanya untuk pemanfaatan ekonomi, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan kebakaran dan menjaga ekosistem. (Red)
