Lampung, Jelajah.co – Pembangunan infrastruktur yang seharusnya menjadi benteng pertahanan bagi masyarakat justru berubah menjadi ancaman. Dugaan praktik kecurangan dalam proyek pengamanan pantai dan perkuatan tebing sungai di Lampung kian terang. Bukannya melindungi warga, hasil pekerjaan yang buruk justru memperparah risiko bencana.
Di Kabupaten Pesisir Barat, proyek pembangunan pengaman pantai di Pekon Seray, Kecamatan Pesisir Tengah, menelan anggaran sebesar Rp 736.723.661,24. Namun, belum genap setahun, sejumlah bagian konstruksi mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Masyarakat khawatir jika kondisi ini dibiarkan, pengaman pantai yang seharusnya menjadi benteng dari abrasi justru akan runtuh lebih cepat dari yang diperkirakan.
Sementara itu, pembangunan Bendung Way Semuong di Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, juga menjadi sorotan. Proyek bernilai Rp 3.016.798.023,54 ini sudah selesai pengerjaannya pada tahun 2024, tetapi muncul dugaan bahwa kualitas material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi.
Lebih parahnya lagi, proyek perkuatan tebing sungai di Desa Tanjung Ratu, Katibung, yang menelan anggaran Rp 586.800.000 dari Dinas PSDA Provinsi Lampung, justru berujung bencana bagi warga sekitar. Kualitas pekerjaan yang buruk membuat kondisi banjir semakin parah. Dugaan spesifikasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Surat Perintah Kerja (SPK) makin menguat, ditambah indikasi kurangnya volume pekerjaan yang telah dibayarkan penuh.
“Ini bukan lagi persoalan teknis, ini menyangkut keselamatan masyarakat,” ujar Icha, praktisi sosial dan anggaran, saat ditemui di kantornya. Ia menilai bahwa Dinas Pengelola Sumber Daya Air (PSDA) Lampung seharusnya menjadi pilar utama dalam menjaga infrastruktur pengendalian bencana, mengingat kondisi geografis Lampung yang dipenuhi lembah, kali, dan tebing.
Menurutnya, banyak proyek di Lampung yang justru menjadi ladang permainan anggaran tanpa memperhatikan dampaknya bagi masyarakat. “Kalau gubernur benar-benar ingin membangun Lampung, ini harus jadi prioritas. Infrastruktur yang buruk hanya akan membuat anggaran terus bolak-balik di titik yang sama setiap tahun tanpa solusi nyata,” tegasnya.
Masyarakat kini menunggu tindakan nyata dari pemerintah. Akankah ini dibiarkan menjadi siklus korupsi yang terus merugikan rakyat, atau ada langkah tegas untuk menghentikan permainan kotor dalam proyek-proyek vital ini?. (Red)
