• Redaksi
  • Tentang Kami
  • Kebijakan Hak Cipta
  • Privacy Policy
Rabu, 11 November 2026
Kirimi Artikel Yukk  
www.jelajah.co
No Result
View All Result
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Nusantara
    • Aceh
    • Babel
    • Bali
    • Banten
    • Bengkulu
    • Gorontalo
    • Jabar
    • Jakarta
    • Jambi
    • Jateng
    • Jatim
    • Kalbar
    • Kalsel
    • Kaltara
    • Kalteng
    • Kaltim
    • Kepri
    • Lampung
    • Maluku
    • Malut
    • NTB
    • NTT
    • Papua
    • Riau
    • Sulbar
    • Sulsel
    • Sulteng
    • Sultra
    • Sulut
    • Sumbar
    • Sumsel
    • Sumut
    • Yogyakarta
  • Sudut Pandang
  • E-Paper
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Nusantara
    • Aceh
    • Babel
    • Bali
    • Banten
    • Bengkulu
    • Gorontalo
    • Jabar
    • Jakarta
    • Jambi
    • Jateng
    • Jatim
    • Kalbar
    • Kalsel
    • Kaltara
    • Kalteng
    • Kaltim
    • Kepri
    • Lampung
    • Maluku
    • Malut
    • NTB
    • NTT
    • Papua
    • Riau
    • Sulbar
    • Sulsel
    • Sulteng
    • Sultra
    • Sulut
    • Sumbar
    • Sumsel
    • Sumut
    • Yogyakarta
  • Sudut Pandang
  • E-Paper
No Result
View All Result
Jelajah.co
No Result
View All Result
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Nusantara
  • Sudut Pandang
  • E-Paper
Home Nusantara Lampung

Proyek SDN 2 Mesuji Diduga Sarat Rekayasa, CV. Dulu Ratu Menang Tanpa Lawan

Redaksi by Redaksi
28 Mei 2025
in Lampung, Pemerintahan
A A
Share on FacebookShare on Twitter

Mesuji, Jelajah.co – Proyek revitalisasi SD Negeri 2 Mesuji senilai Rp2,48 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024 diduga sarat rekayasa. CV. Dulu Ratu menjadi satu-satunya perusahaan yang mengajukan penawaran dan akhirnya memenangkan tender.

Proses lelang yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji menggunakan sistem Pascakualifikasi Satu File Metode Gugur. Dari lima peserta yang mendaftar, hanya CV. Dulu Ratu yang melanjutkan hingga tahap penawaran. Nilai penawarannya pun hanya 0,5 persen di bawah pagu anggaran, yaitu Rp2.467.600.876,86. Kontrak disepakati pada angka Rp2.461.884.876,87 dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender.

Sumber internal yang enggan disebutkan namanya menduga kuat adanya pengondisian dalam proses tender. “Kalau hanya satu penawar dari lima peserta, lalu nilai penawarannya nyaris menyentuh pagu, itu jelas dikondisikan. Dan itu sulit dilakukan tanpa campur tangan dinas,” ujarnya, 27/05/25.

BACA JUGA

Pimpinan Redaksi Ungkapkasus.id dan Jejakkasus.info Kecam Dugaan Ancaman Pembunuhan terhadap Awak Media

10 November 2026

Ketum DPP AWPI Kecam Keras Dugaan Ancaman Pembunuhan terhadap Anggota AWPI Pesisir Barat

10 November 2026

Selain itu, alamat CV. Dulu Ratu tercatat berada di Jl. Kepayang Gg. Dipangga V No. 65/66, Rajabasa, Bandar Lampung. Fakta ini memunculkan pertanyaan terkait keberpihakan terhadap pelaku usaha lokal di Mesuji. Sejumlah aktivis menyayangkan tidak adanya perusahaan lokal yang mendapat kesempatan mengerjakan proyek pendidikan strategis tersebut.

Praktik ini diduga melanggar Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, khususnya pada Pasal 3 dan 6 yang mengatur prinsip transparansi dan persaingan sehat.

Masyarakat dan sejumlah LSM kini mendesak agar Inspektorat Daerah, BPKP, serta Kejaksaan Negeri Mesuji segera turun tangan melakukan audit dan penyelidikan terhadap proses pengadaan proyek ini.

“Ini bukan kesalahan administrasi biasa. Ini modus yang sudah dirancang untuk merampok uang negara lewat proyek sekolah,” tegas seorang aktivis pemantau anggaran.

Jika terbukti terjadi rekayasa dan penyalahgunaan kewenangan, pihak-pihak terkait bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana hingga 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar.

Proyek ini semestinya menjadi upaya peningkatan kualitas sarana pendidikan di Mesuji. Namun dugaan manipulasi dalam proses tender justru mencoreng semangat transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi prinsip dasar dalam pengelolaan dana publik. (Red)

Previous Post

Siswa Sekolah Disabilitas Bandar Lampung Ikuti Sosialisasi PHBS dari Komunitas Dokter Muda dan Muli Mekhanai

Next Post

Hartoni: Membangun Pesisir Barat dari Desa, Jabatan Adalah Amanah

Redaksi

Redaksi

Redaksi www.jelajah.co

BERITA POPULER

Mengenal Fathan Subchi, Dari Anggota DPR RI Hingga BPK RI

24 Februari 2025
Oplus_16908288

Proyek Rp11,9 Miliar Diduga Rusak Parah, Korporasi Rakyat Desak KPK Usut PUPR Pesawaran

9 November 2026

Tapis dan Piil Pesenggiri: Menjahit Masa Lalu untuk Masa Depan Lampung

11 Agustus 2025

Berkedok Wahana Anak, Gelper di Batam Diduga Jadi Arena Judi

13 Maret 2026

UIN RIL Nobatkan Duta Raden Intan 2026

2 Mei 2026

Helikopter Pemadam Karhutla Jatuh di Sungai Barito, Satu WNI Meninggal dan Dua WNA Selamat

8 November 2026
  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • Kebijakan Hak Cipta
  • Privacy Policy

© 2024 JELAJAH.CO - All Rights Reserved.

No Result
View All Result
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Nusantara
    • Aceh
    • Babel
    • Bali
    • Banten
    • Bengkulu
    • Gorontalo
    • Jabar
    • Jakarta
    • Jambi
    • Jateng
    • Jatim
    • Kalbar
    • Kalsel
    • Kaltara
    • Kalteng
    • Kaltim
    • Kepri
    • Lampung
    • Maluku
    • Malut
    • NTB
    • NTT
    • Papua
    • Riau
    • Sulbar
    • Sulsel
    • Sulteng
    • Sultra
    • Sulut
    • Sumbar
    • Sumsel
    • Sumut
    • Yogyakarta
  • Sudut Pandang
  • E-Paper

© 2024 JELAJAH.CO - All Rights Reserved.