JAKARTA, Jelajah.co – Gelombang massa buruh kembali memadati kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Lebih dari 2.000 buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Senin (22/09/25).
Aksi ini merupakan bagian dari seruan nasional untuk memperjuangkan hak-hak pekerja di tengah kondisi ekonomi yang dinilai kian menekan kaum buruh. Lima tuntutan utama mereka ialah:
-
Pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang berpihak pada pekerja.
-
Penghapusan sistem kerja outsourcing dan penolakan upah murah.
-
Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar 8,5%–10,5%.
-
Penegakan hukum yang adil bagi buruh.
-
Tegaknya supremasi sipil agar Polri dan TNI bekerja sesuai fungsi tanpa tumpang tindih.
Ketua KSPI Said Iqbal dalam orasinya menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk konsolidasi nasional buruh.
“Buruh Indonesia sudah terlalu lama ditekan oleh kebijakan yang tidak pro-pekerja. Kami menuntut pemerintah dan DPR segera mendengar suara ini. Bila tidak, gelombang aksi akan terus kami lakukan,” serunya dari atas mobil komando.
Suasana di sekitar DPR/MPR sejak pagi terpantau padat. Massa buruh yang mengenakan atribut serikat masing-masing membawa spanduk bertuliskan “Tolak Upah Murah”, “Cabut Outsourcing”, hingga “Buruh Bersatu Tak Bisa Dikalahkan”. Lagu perjuangan bergema, diiringi tiupan peluit dan tabuhan drum.
Untuk mengawal jalannya aksi, sebanyak 5.367 personel gabungan Polri, TNI, dan Pemprov DKI Jakarta disiagakan. Kawasan menuju Gedung DPR/MPR pun dijaga ketat dengan pengalihan arus lalu lintas agar tidak menimbulkan kemacetan parah. Hingga siang hari, aksi terpantau berlangsung kondusif.
Di sisi lain, aparat kepolisian menyampaikan bahwa mereka tetap menghormati hak menyampaikan pendapat di muka umum. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan pihaknya mengutamakan langkah persuasif.
“Kami berkomitmen menjaga keamanan dan kenyamanan aksi. Buruh boleh menyampaikan aspirasi, namun tetap harus tertib dan tidak anarkis,” katanya.
Aksi buruh di Jakarta ini juga terhubung dengan aksi serupa di sejumlah daerah seperti Bandung, Surabaya, dan Medan. Hal ini menunjukkan bahwa isu ketenagakerjaan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah, terutama terkait kesejahteraan buruh dan regulasi ketenagakerjaan yang adil.
Massa buruh berjanji akan terus mengawal isu ini hingga tuntutan mereka benar-benar diperhatikan. “Kalau pemerintah masih tutup mata, kami siap kembali dengan jumlah massa lebih besar,” tegas seorang orator FSPMI. (Red)
