LAMPUNG SELATAN, Jelajah.co — Pengelolaan anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 dan 2026 menjadi sorotan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Solidaritas Analisis Kebijakan (DPP LSM GASAK).
GASAK mendesak aparat penegak hukum dan lembaga audit melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap realisasi anggaran yang menurut data mereka mencapai sekitar Rp8,65 miliar dalam dua tahun dan tersebar dalam 511 paket kegiatan.
Sorotan tersebut mencakup pemaketan kegiatan, penggunaan e-purchasing, pengadaan langsung, swakelola, belanja hibah, perjalanan dinas, pemeliharaan kendaraan hingga sejumlah pekerjaan fisik yang dinilai perlu diverifikasi lebih mendalam.
Berdasarkan data yang disampaikan GASAK, Dinas Perikanan Lampung Selatan pada 2025 merealisasikan sekitar Rp5,506 miliar yang tersebar dalam 265 paket kegiatan.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,791 miliar disebut direalisasikan melalui e-katalog untuk 147 paket dengan metode pemilihan yang mencakup e-purchasing, pengadaan langsung dan swakelola.
GASAK meminta setiap paket ditelusuri sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban untuk memastikan kebutuhan, spesifikasi, volume, harga dan mekanisme pengadaan telah sesuai ketentuan.
Mereka juga mengaku menemukan sejumlah pola pengadaan yang menurut mereka perlu diklarifikasi, termasuk paket-paket dengan jenis kebutuhan yang dinilai serupa.
Menurut GASAK, pemeriksaan tidak cukup hanya melihat total anggaran, tetapi harus dilakukan terhadap masing-masing paket, termasuk untuk memastikan apakah pemaketan didasarkan pada kebutuhan dan karakteristik pekerjaan.
Kewajaran harga juga diminta diuji dengan membandingkan dokumen pengadaan, harga pasar, katalog elektronik serta standar biaya yang berlaku.
Salah satu persoalan yang disorot berkaitan dengan belanja pemeliharaan kendaraan, khususnya pembelian bahan bakar minyak (BBM).
Dalam data yang disampaikan GASAK, pertanggungjawaban pembelian BBM untuk tiga kendaraan disebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga diklaim terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp18.588.716.
GASAK meminta aparat menelusuri bagaimana proses pengajuan, pencairan dan pertanggungjawaban pembayaran tersebut dilakukan, termasuk pihak-pihak yang terlibat.
Sejumlah pembayaran honorarium juga diminta diverifikasi, antara lain honorarium pengurus barang milik daerah sebesar Rp1,7 juta, honorarium pembantu pengelola keuangan Rp15,504 juta dan honorarium Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp3,812 juta.
Seluruh pembayaran tersebut, menurut GASAK, perlu diuji berdasarkan dasar hukum, surat keputusan, tugas dan fungsi penerima serta dokumen pertanggungjawaban.
Untuk tahun 2026, GASAK menyebut Dinas Perikanan Lampung Selatan merealisasikan sekitar Rp3,149 miliar untuk 246 paket kegiatan.
Sementara realisasi melalui e-purchasing disebut mencapai sekitar Rp411,084 juta untuk 42 paket.
Salah satu komponen yang menjadi perhatian adalah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor dengan nilai sekitar Rp166,993 juta yang disebut terdiri atas 102 item.
Beberapa di antaranya berupa perlengkapan dinas Rp9,8 juta, alat tulis kantor Rp10,172 juta, perabot kantor Rp7,834 juta serta alat tulis kantor lainnya Rp7,702 juta.
GASAK meminta seluruh transaksi tersebut diperiksa untuk memastikan tidak terdapat ketidakwajaran dalam perencanaan, pemaketan, spesifikasi, volume maupun harga barang.
Paket Rehabilitasi TPI Kunjir senilai sekitar Rp249,4 juta juga masuk dalam daftar yang diminta untuk diperiksa.
GASAK meminta pemeriksaan dilakukan secara utuh, mulai dari perencanaan, penganggaran, proses pemilihan penyedia, kontrak, pelaksanaan pekerjaan hingga serah terima.
Pemeriksaan fisik di lapangan juga dinilai penting untuk mencocokkan volume dan spesifikasi pekerjaan dengan dokumen kontrak serta pembayaran.
Belanja hibah senilai sekitar Rp600,635 juta turut menjadi perhatian.
Berdasarkan data yang disampaikan GASAK, anggaran tersebut antara lain terdiri atas hibah kapal penangkap ikan, mesin ketinting dan jaring gill net sebesar Rp305,635 juta, sarana budidaya ikan gurame Rp100 juta, ikan lele Rp80 juta, ikan patin Rp60 juta serta benur udang Rp55 juta.
GASAK meminta aparat memeriksa penerima bantuan, dasar penetapan penerima, proses pengadaan, harga satuan serta memastikan barang benar-benar diterima dan dimanfaatkan masyarakat sesuai peruntukannya.
Belanja perjalanan dinas 2026 dengan nilai sekitar Rp213,906 juta yang disebut terbagi dalam 39 item juga dipertanyakan.
Di antaranya uang penginapan perjalanan dinas ke DKI Jakarta Rp41,108 juta, perjalanan dinas dalam kota ke kecamatan Rp24,48 juta, transportasi perjalanan dinas luar daerah menggunakan pesawat udara Rp13,62 juta serta uang harian perjalanan dinas luar daerah ke Bandar Lampung Rp13,608 juta.
GASAK meminta seluruh dokumen perjalanan diperiksa satu per satu, termasuk surat tugas, tanggal perjalanan, tujuan, nama pelaksana, tiket, bukti penginapan, laporan perjalanan dan bukti pembayaran.
Jika ditemukan kesamaan tanggal, tujuan maupun pelaksana, GASAK meminta hal tersebut diverifikasi untuk memastikan tidak terjadi pembayaran ganda ataupun pertanggungjawaban yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.
GASAK menyatakan telah melayangkan surat klarifikasi secara resmi kepada Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan terkait sejumlah persoalan yang mereka soroti.
Namun, hingga kini GASAK mengaku belum mendapatkan klarifikasi substantif dari kepala OPD maupun pejabat berwenang.
Tidak berhenti pada surat klarifikasi, GASAK menyatakan akan menjadwalkan aksi di depan Kejaksaan Agung RI dan KPK RI.
Mereka meminta aparat penegak hukum memberikan perhatian terhadap pengelolaan anggaran Dinas Perikanan Lampung Selatan dan memastikan seluruh dugaan yang muncul diuji berdasarkan bukti.
GASAK juga meminta Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
“Jangan hanya melihat angka. Periksa dari awal perencanaan, penganggaran, pemaketan, penyedia, harga, volume pekerjaan, pelaksanaan di lapangan sampai dengan pertanggungjawabannya,” demikian sikap GASAK sebagaimana disampaikan dalam materi yang diterima redaksi.
GASAK turut meminta penyedia yang berulang kali memperoleh paket diperiksa untuk memastikan proses pengadaan berlangsung transparan, kompetitif dan bebas dari konflik kepentingan. (Red)
